Airlangga Tegaskan Tidak Ada Rencana Pembatasan BBM Subsidi 17 Agustus 2024

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejauh ini tidak ada rencana untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi.

Airlangga menjelaskan, pemerintah hanya akan melihat seberapa besar kebutuhan BBM bersubsidi di tengah masyarakat, dan dipetakan berdasarkan wilayahnya untuk penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran ke depannya.

Baca Juga:

Airlangga Tepis Beli BBM Subsidi Dibatasi, tapi Bakal Ada Skenario Baru

"Tidak ada pembatasan, tetapi kita akan melihat berapa sebetulnya kebutuhan untuk desil yang tepat," kata Airlangga usai acara Hasil Evaluasi Capaian PSN sekaligus Peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, pemerintah saat ini juga belum melakukan sosialisasi untuk melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang targetnya berlaku pada 17 Agustus 2024.

Baca Juga:

Pemerintah Disarankan Lakukan Ini sebelum Terapkan Pembatasan BBM Bersubsidi

"Nanti akan ada sosialisasi dan akan dilaporkan pada rapat kabinet," kata Airlangga.

Baca Juga:

DPR Minta Pemerintah Tak Buru-Buru Batasi Distribusi BBM Subsidi

Berdasarkan catatan redaksi IDXChannel, wacana pembatasan BBM bersubsidi yang rencananya akan diterapkan pada 17 Agustus 2024 pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melalui unggahan pada akun Instagram resmi miliknya @luhut.pandjaitan.

Luhut mengatakan, pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran salah satunya dengan mengatur distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Adapun BBM yang saat ini disubsidi oleh pemerintah yaitu Solar dan Pertalite.

"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu akan bisa kita kurangi," kata Luhut.

Luhut menambahkan, pemerintah juga berencana mendorong penggunaan bioetanol guna menggantikan penggunaan BBM. Demikian dilakukan untuk mengurangi polusi udara karena BBM yang ada saat ini masih mengandung sulfur yang tinggi yaitu diatas 500 ppm.

"Kita mau sulfurnya tuh 50, nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Kalau ini semua berjalan dengan baik, dari situ saya kira, kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya," ujarnya.

(YNA)