Anggie Ariesta
IDXChannel - Penetapan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menempatkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai institusi dengan alokasi anggaran terbesar yakni mencapai Rp240 triliun.
Meski menempati posisi teratas dalam alokasi anggaran, ekonom menilai besarnya pagu BGN belum tentu membuat lembaga tersebut menjadi institusi dengan realisasi belanja terbesar pada 2027. Pasalnya, tren realisasi anggaran menunjukkan adanya perbedaan cukup besar antara pagu dan penyerapan BGN dalam beberapa tahun terakhir.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menjelaskan, alokasi anggaran merupakan batas maksimal belanja yang dapat digunakan pemerintah. Dalam praktiknya, realisasi belanja sangat bergantung pada kapasitas pelaksanaan program dan kebutuhan di lapangan.
"Sementara itu, realisasi BGN pada APBN 2025 dan outlook 2026 justru lebih rendah dari alokasinya. Pada 2025, realisasi APBN 2025 sebesar Rp51,59 triliun dari alokasi Rp71 triliun atau 72,66 persen. Pada APBN 2026 dialokasikan sebesar Rp268 triliun, namun pemerintah sendiri memprakirakan hanya terealisasi sebesar Rp214 triliun atau 74,83 persen," jelas Awalil dalam analisisnya, Selasa (18/8/2026).
Realisasi Belanja Kemenhan Lampaui Pagu
Di sisi lain, fleksibilitas pengelolaan APBN memungkinkan sejumlah kementerian dan lembaga meningkatkan realisasi belanja ketika terdapat kebutuhan strategis yang mendesak.
Salah satunya Kementerian Pertahanan (Kemenhan), yang realisasi belanjanya dalam beberapa tahun terakhir tercatat jauh melampaui alokasi awal. Peningkatan tersebut terutama berkaitan dengan agenda penguatan pertahanan dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista).
Awalil mencatat, pada APBN 2024 Kemenhan mendapatkan alokasi Rp139,27 triliun. Namun, realisasinya mencapai Rp190,46 triliun atau 136,76 persen dari pagu.
Kenaikan semakin signifikan pada 2025. Dari alokasi awal sebesar Rp166,26 triliun, realisasi belanja Kemenhan melonjak menjadi Rp348,94 triliun atau mencapai 209,87 persen.
Sementara pada APBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp187,1 triliun untuk Kemenhan. Namun, berdasarkan outlook pemerintah, realisasinya diperkirakan mencapai Rp285,31 triliun atau 152,49 persen dari pagu awal.
"Pada APBN 2024, Kemenhan dialokasikan sebesar Rp139,27 triliun dan realisasinya sebesar Rp190,46 triliun (136,76 persen). Lebih spektakuler lagi pada APBN 2025 dengan alokasi Rp166,26 triliun, realisasinya menjadi lebih dari dua kali lipat sebesar Rp348,94 triliun (209,87 persen)," kata Awalil.
Menurut dia, peningkatan realisasi belanja Kemenhan terutama berasal dari pos belanja modal di bawah Bagian Anggaran Kementerian Pertahanan yang digunakan untuk pengadaan sarana pertahanan strategis.
Selain Kemenhan, fleksibilitas anggaran juga dimanfaatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menopang kebutuhan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Awalil menilai, pola tersebut menunjukkan bahwa posisi institusi dengan alokasi anggaran terbesar belum tentu sama dengan institusi dengan realisasi belanja terbesar.
Dengan mempertimbangkan tren penyerapan BGN yang masih berada di bawah pagunya serta tingginya realisasi belanja Kemenhan dalam beberapa tahun terakhir, Awalil memperkirakan Kemenhan berpotensi kembali menjadi institusi dengan realisasi belanja terbesar pada 2027.
"Dengan demikian, Kementerian Pertahanan merupakan institusi yang belanjanya paling besar pada 2025 dan 2026. Meski sementara dialokasikan RAPBN 2027 sebagai urutan kedua, kemungkinan besar pada realisasinya nanti akan kembali menjadi urutan pertama lagi," kata Awalil.
(DESI ANGRIANI)
