AALI
9425
ABBA
276
ABDA
0
ABMM
2440
ACES
740
ACST
190
ACST-R
0
ADES
6150
ADHI
790
ADMF
8175
ADMG
174
ADRO
3190
AGAR
314
AGII
2300
AGRO
830
AGRO-R
0
AGRS
113
AHAP
95
AIMS
280
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1575
AKRA
1190
AKSI
274
ALDO
755
ALKA
288
ALMI
298
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/12 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
538.68
-0.69%
-3.72
IHSG
7129.28
-0.43%
-31.11
LQ45
1012.04
-0.62%
-6.29
HSI
20175.62
0.46%
+93.19
N225
28546.98
2.62%
+727.65
NYSE
15602.93
0.32%
+50.23
Kurs
HKD/IDR 205
USD/IDR 14,795
Emas
850,422 / gram

Anggaran Proyek KCJB Membengkak, Erick Thohir Beberkan Sebab Utamanya 

ECONOMICS
Suparjo Ramalan
Selasa, 16 November 2021 18:55 WIB
Pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mencapai USD8,6 miliar atau setara Rp121,01 triliun.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Ilustrasi)
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Ilustrasi)

IDXChannel - Pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mencapai USD8,6 miliar atau setara Rp121,01 triliun (kurs rupiah Rp14.071/USD). Menteri BUMN Erick Thohir pun buka-bukaan penyebab utamnaya. 

Dia mencatat, pembengkakan biaya terjadi bukan lantaran praktik korupsi. Namun, disebabkan sejumlah faktor. Misalnya, mahalnya pembebasan lahan hingga naiknya harga material proyek selama pandemi Covid-19. 

Kenaikan harga itu menyebabkan cost investasi menjadi bengkak dari anggaran semula yakni USD6,07 miliar atau setara Rp85,41 triliun. 

"Dan kenapa harganya naik? Kan kita tahu, pembebasan tanah di Indonesia ini susah bangat. Dan ini akhirnya angkanya jadi naik. Kedua, Covid ini, lihat harga barang, semuanya naik, harga baja naik, batu bara, minyak naik, semua cost daripada tadi investasi juga naik yang hubungan dengan sumber daya alam, baja, batu bara semuanya naik, jadi ada peningkatan," ujar Erick, Selasa (16/11/2021). 

Dari hitungan awal konsorsium BUMN atau PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencapai USD6,07. Jumlah tersebut terdiri atas pembiayaan Engineering Procurement Construction (EPC) sebesar USD4,8 miliar dan USD1,3 miliar untuk non-EPC.

Namun begitu, sejak dilakukan kajian dengan bantuan konsultan pada November 2020 lalu, anggaran justru mengalami pembengkakan. Dimana estimasi melebar hingga angka USD8,6 miliar atau setara Rp121,01 triliun. 

Perubahan angka terjadi setelah adanya perubahan biaya, harga, hingga penundaan proyek karena perkara pembebasan lahan. Karena itu, perkiraan konsorsium Indonesia bahwa anggaran KCJB berada di dalam skenario low and high. 

Low mencapai USD9,9 miliar dan high USD11 miliar. Artinya, cost overrun yang terjadi dengan skenario tersebut adalah sekitar USD3,8-4,9 miliar

"Kemarin delay lagi, gak ada yang bisa kerja, kan hampir 6-7 bulan gak bisa kerja. Ini kenapa strukturnya harus diperbaiki, bukan karena korupsi. Ini gak ada indikasi korupsi," katanya. 

Di lain sisi, Erick beralasan pemerintah menyepakati pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021. Tujuan penggunaan APBN untuk mempercepat penyelesaian konstruksi KCJB. 

Pendanaan KCJB dalam skema penyertaan modal negara (PMN) perlu dilakukan untuk menyelesaikan pembangunan proyek strategi nasional (PSN) tersebut. Pasalnya, sumber pendanaan lain seperti membuka opsi bagi investor di luar konsorsium Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) tidak memungkinakan untuk dilakukan pemerintah. 

Menurutnya, KCJB merupakan investasi di sektor konstruksi yang keuntungannya dalam jangka waktu panjang. Sehingga tidak memungkinkan untuk diserahkan ke mekanisme pasar saat ini. Sementara, pendanaan dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembangunannya. 

"Sama seperti saya meminta PMN untuk restrukturisasi, tetapi tidak perlu uang APBN, ya kita cari market, mekanisme pasar, cuman kereta cepat ini tidak mungkin pasar, karena  ini masih lama," tutur dia. 

Alasan lain, kata Erick, KCJB tidak semata business to business (B to B). Namun, ada program penugasan negara yang dijalankan BUMN Karya yang tergabung dalam consortium BUMN atau PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Sehingga pemberian PMN perlu dilakukan. (NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD