Namun begitu, sejak dilakukan kajian dengan bantuan konsultan pada November 2020 lalu, anggaran justru mengalami pembengkakan. Dimana estimasi melebar hingga angka USD8,6 miliar atau setara Rp121,01 triliun.
Perubahan angka terjadi setelah adanya perubahan biaya, harga, hingga penundaan proyek karena perkara pembebasan lahan. Karena itu, perkiraan konsorsium Indonesia bahwa anggaran KCJB berada di dalam skenario low and high.
Low mencapai USD9,9 miliar dan high USD11 miliar. Artinya, cost overrun yang terjadi dengan skenario tersebut adalah sekitar USD3,8-4,9 miliar
"Kemarin delay lagi, gak ada yang bisa kerja, kan hampir 6-7 bulan gak bisa kerja. Ini kenapa strukturnya harus diperbaiki, bukan karena korupsi. Ini gak ada indikasi korupsi," katanya.
Di lain sisi, Erick beralasan pemerintah menyepakati pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021. Tujuan penggunaan APBN untuk mempercepat penyelesaian konstruksi KCJB.