Michelle Natalia
IDXChannel - Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi APINDO Ajib Hamdani mengatakan ada sejumlah tantangan ekonomi yang bakal dihadapi Indonesia pada 2023. Tantangan tersebut ada dari sisi pemerintah dan dunia usaha.
Dari sisi pemerintah, ada dua hal yang menjadi tantangan dan perlu dimitigasi dengan baik. Pertama, kondisi ruang fiskal yang terbatas untuk bisa mengagregasi pertumbuhan ekonomi.
Dia menyebut pemerintah sudah tidak bisa menggunakan instrumen Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Sistem Stabilitas Keuangan Menghadapi Pandemi. Sehingga pemerintah harus kembali menyusun struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maksimal defisit 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Pemerintah harus lebih prudent dalam mengalokasikan belanja dan jeli membuat target penerimaan negara,"ujar Ajib dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (29/12/2022)
Kedua, pemerintah harus hati-hati mengelola kondisi sosial masyarakat, karena tahun 2023 sudah mulai berjalan agenda politik. Sehingga dibutuhkan stabilitas sosial maupun politik, yang menjadi prasyarat agar investasi bisa mengalir dengan lancar.
Target investasi tahun 2023 sebesar Rp1.400 triliun adalah target yang cukup menantang ketika Indonesia memasuki tahapan politik menjelang pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).
Dari sisi dunia usaha dan masyarakat, terdapat empat hal yang perlu dimitigasi dengan baik agar ekonomi bisa berjalan baik pada tahun depan. Pertama, adanya pelemahan daya beli masyarakat.
Sampai dengan bulan Desember 2022 ini, pemerintah masih bisa mengintervensi dan menjaga daya beli masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dialokasikan melalui APBN. Program ini cenderung tidak bisa dilanjutkan oleh pemerintah, sehingga akan membuat kontraksi dalam kemampuan daya beli masyarakat.
"Padahal daya beli inilah yang menjadi kekuatan konsumsi masyarakat, dan yang menjadi penopang signifikan PDB Indonesia," tambah Ajib.
Kedua, potensi inflasi yang naik dibandingkan kondisi tahun 2022. Inflasi ini secara substantif mengurangi kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, pengangguran yang jumlahnya akan semakin naik. Terakhir, kenaikan suku bunga yang cukup tinggi sebagai akibat kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan oleh BI.
Kenaikan suku bunga itu bakal mengatrol cost of fund dari sisi produksi yang menjadi bagian penting Harga Pokok Penjualan (HPP). “Sedangkan dari sisi masyarakat, akan menambah beban untuk kredit konsumsi," ujarnya.
(FRI)
