AALI
10025
ABBA
406
ABDA
0
ABMM
1535
ACES
1415
ACST
272
ACST-R
0
ADES
2570
ADHI
1155
ADMF
7950
ADMG
234
ADRO
1735
AGAR
350
AGII
1470
AGRO
2020
AGRO-R
0
AGRS
210
AHAP
65
AIMS
500
AIMS-W
0
AISA
232
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
795
AKRA
4660
AKSI
458
ALDO
720
ALKA
250
ALMI
238
ALTO
300
Market Watch
Last updated : 2021/10/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
516.22
0.19%
+0.98
IHSG
6643.74
0.16%
+10.77
LQ45
970.79
0.27%
+2.64
HSI
26126.93
0.42%
+109.40
N225
28804.85
0.34%
+96.27
NYSE
0.00
-100%
-17099.21
Kurs
HKD/IDR 1,814
USD/IDR 14,120
Emas
814,092 / gram

Aturan PPKM Level 4 Dilonggarkan, Puan: Jangan Sampai Lupa Ngerem

ECONOMICS
Kiswondari/Sindo
Senin, 26 Juli 2021 13:06 WIB
Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk ekstra berhati-hati terkait perpanjangan PPKM Level 4 sekaligus pelonggarannya untuk sektor usaha kecil.
Aturan PPKM Level 4 Dilonggarkan, Puan: Jangan Sampai Lupa Ngerem. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk ekstra berhati-hati terkait perpanjangan PPKM Level 4 sekaligus pelonggarannya untuk sektor usaha kecil. Sebab, dari hasil evaluasi yang disampaikan pemerintah, terdapat sejumlah indikator penularan yang belum turun.

“Meski sudah ada tren penurunan, misalnya pada penambahan kasus dan positivity rate, namun di beberapa daerah indikator tersebut justru masih meningkat. Begitu juga angka kematian, di sejumlah wilayah masih meningkat signifikan. Di sini pemerintah harus ekstra hati-hati,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (26/7/2021).

Menurut Puan, PPKM Level 4 dengan segala penyesuaiannya ke depan harus mampu menurunkan semua indikator laju penularan, termasuk angka kematian saat isolasi mandiri.

“Pemda tidak boleh beralasan kematian tinggi karena banyak pasien isoman tidak lapor. Justru di situlah tugas aparat pemda yang dibantu masyarakat untuk terus memantau kondisi wilayahnya selama PPKM Level 4 diterapkan,” tukasnya.

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini menjelaskan, pemerintah ke depan harus lebih responsif dan sigap terhadap setiap perubahan kondisi penularan yang terjadi. Dalam strategi gas dan rem yang dipakai pemerintah, kalau PPKM Level 4 diperlonggar (untuk sektor usaha kecil), berarti pemerintah sudah kembali menginjak gas, meski belum sepenuhnya melepas rem.

“Tindakan pemerintah dalam mengubah mode ‘gas’ atau ‘rem’ ini tidak boleh telat, tidak boleh kalah cepat dengan fluktuasi penularan virus itu sendiri. Artinya, kalau sudah mulai ngegas, jangan sampai lupa ngerem,” tegas Puan.

Oleh karena itu, kata politikus PDIP ini, dalam situasi seperti ini data laju penularan menjadi instrumen yang sangat vital dalam mengambil setiap kebijakan pemerintah ke depan. Dia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mempermainkan data.

“Dalam situasi krusial ini, jangan pernah sekali-kali mempermainkan data, misalnya dengan menurunkan testing agar laju penularan seolah-olah tampak terkendali,” tegas putri Megawati Soekarnoputri ini.

Oleh karena itu, legislator Dapil Jawa Tengah V ini meningatkan pemerintah untuk terus meningkatkan tes, pelacakan dan juga tempat-tempat isolasi terpusat. 

“Dalam kondisi seperti ini, penurunan jumlah testing dan tracing tidak boleh terjadi dengan alasan apapun,” pintanya.

Terkait sektor usaha kecil yang diperlonggar, Puan ikut besyukur karena para pelaku usahanya bisa kembali beraktivitas dan bergotong-royong menggerakkan ekonomi rakyat. Namun, dia pun mengingatkan agar para pelaku usaha  juga ikut bergotong-royong dalam menerapkan protokol kesehatan dan taat pada aturan yang ada.

“Misalnya kalau warung makan diizinkan buka sampai pukul 20.00, jangan sampai ada yang lewat waktu. Begitu juga soal durasi waktu makan 20 menit, kita sadar hal ini paling sulit diawasi petugas. Oleh karena itu perlu kesadaran tinggi para pedagang untuk taat aturan tanpa harus diawasi. Kalau kesadaran bersama kita terhadap aturan dan prokes sudah tumbuh seperti itu, kita optimistis masa-masa sulit ini akan segera berlalu,” ujar Puan.

Selain sektor usaha kecil, Puan menambahkan, pemerintah juga harus memperhatikan masyarakat pekerja non-esensial yang berpenghasilan harian. Bantuan sosial harus dipastikan sudah sampai di tangan mereka.

“DPR akan mengawal dan mengawasi distribusi bantuan sosial agar tepat sasaran,” tambahnya. (TYO)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD