Keandalan sistem pembayaran digital nirsentuh ini juga diposisikan sebagai jangkar penopang stabilitas ekonomi nasional dari rembesan risiko perang di Timur Tengah.
Dalam pengumuman hasil RDG Mei 2026, BI menggarisbawahi bahwa arah kebijakan sistem pembayaran akan tetap didesain untuk menyokong pertumbuhan ekonomi (pro-growth).
Strategi pelonggaran di sektor digital ini berjalan beriringan di tengah langkah ketat bank sentral yang baru saja mengerek suku bunga acuan (BI-Rate) menjadi 5,25 persen demi menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.
Gubernur BI, Perry Warjiyo menambahkan bahwa realisasi perluasan jaringan QRIS dengan menggandeng kekuatan ekonomi besar seperti China merupakan salah satu tonggak pencapaian penting dalam memperkuat arsitektur sistem pembayaran di kawasan Asia.
"Pelaksanaan QRIS Antarnegara Indonesia-Tiongkok dilakukan sebagai upaya perluasan konektivitas pembayaran digital lintas negara,” tutur Perry.