Aldo Fernando
“Apalagi industri ojol, taksol dan kurol ini melibatkan lebih dari 2 juta tenaga kerja. Beliau juga ingin berpesan tentang pentingnya para pihak untuk duduk bersama dan mencari solusi yang adil dan realistis,” tuturnya.
Terkait dengan tidak ada dasar hukum untuk penyaluran BHR ini, Wijayanto meyakini aplikator mempunyai niat baik untuk mengeluarkan kebijakan yang adil terkait BHR ini.
“Yang paling penting adalah, para pihak harus terus berkomunikasi, untuk menemukan format bisnis model industri yang terbaik. Saat ini sektor ojol, taksol dan kurol masih terus bertumbuh dan mencari bentuk, ini saat yang tepat untuk melakukan inovasi kebijakan.”
Dia menegaskan, jika aplikator dipaksa untuk memberi THR layaknya perusahaan konvensional, maka fleksibilitas yang merupakan nilai lebih dari industri ini justru akan hilang. Kewajiban ini akan menjadi preseden buruk bagi industri, yang akan menghambat pertumbuhannya di masa mendatang.
“Peran industri ini sebagai pencipta lapangan kerja dan konektor berbagai bisnis lain akan terkendala, dampaknya bisa luar biasa. Apalagi ini terjadi disaat ancaman tsunami PHK, penurunan daya beli dan perlambatan pertumbuhan ekonomi ada di depan mata,” katanya.
