Kiswondari Pawiro
IDXChannel - Rencana pemerintah untuk menerapkan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan terbaru menuai polemik. Langkah ini dilakukan untuk membatasi kembali mobilitas masyarakat dalam mencegajh penyebaran Covid-19 sub-varian BA.4 dan BA.5 Omicron.
Terkait kebijakan ini, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Irwan menilai kebijakan tersebut terburu-buru. Jika alasannya karena rendahnya capaian vaksinasi booster, maka harus ada upaya yang lebih masif dari pemerintah tanpa membatasi perjalanan masyarakat dan cukup dengan vaksinasi lengkap saja (dua dosis).
"Kalau dalihnya capaian vaksinasi booster yang masih rendah ya harusnya ada upaya yang masif dari pemerintah untuk menaikkan persentasi vaksin ke III (booster) yang masih 24% tanpa membatasi dengan kewajiban Booster untuk perjalanan. Kan vaksinasi ke II sudah cukup tinggi, saya pikir itu standar untuk bisa perjalanan," kata Irwan saat dihubungi, Rabu (6/7/2022).
Menurut Irwan, pemerintah harus berhati-hati menerapkan kebijakan tersebut di tengah upaya pemulihan ekonomi. Dan kebijakan booster sebagai syarat perjalanan ini berpotensi merugikan banyak pihak, termasuk pelaku usaha di bidang transportasi.
"Harus hati-hati lho, di tengah upaya pemulihan ekonomi pemerintah juga yang masih terseok-seok. Membatasi perjalanan dengan wajib booster menurut saya potensi merugikan banyak pihak. Masyarakat dan pelaku usaha di bidang transportasi tentu akan terdampak lagi," pesannya.
