AALI
8425
ABBA
540
ABDA
0
ABMM
1250
ACES
1310
ACST
246
ACST-R
0
ADES
2720
ADHI
885
ADMF
7675
ADMG
218
ADRO
1400
AGAR
368
AGII
1395
AGRO
2300
AGRO-R
0
AGRS
246
AHAP
68
AIMS
342
AIMS-W
0
AISA
204
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
3990
AKSI
422
ALDO
715
ALKA
292
ALMI
238
ALTO
320
Market Watch
Last updated : 2021/09/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
458.78
1.26%
+5.72
IHSG
6108.27
0.78%
+47.51
LQ45
862.18
1.23%
+10.45
HSI
24221.54
0.51%
+122.40
N225
29639.40
-0.67%
-200.31
NYSE
16184.50
0.1%
+16.33
Kurs
HKD/IDR 1,827
USD/IDR 14,240
Emas
814,120 / gram

BPK Beri Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah 2020

ECONOMICS
Oktiani Endarwati
Selasa, 22 Juni 2021 16:05 WIB
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020.
BPK Beri Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah 2020 (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, opini tersebut menunjukkan bahwa LKPP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Pemberian opini WTP didukung oleh pemeriksaan BPK atas 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), termasuk pemeriksaan pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran BUN dan badan usaha operator belanja subsidi.

"84 LKKL dan LKBUN mendapat opini WTP, dan 2 KL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," ujarnya pada penyerahan LHP LKPP Tahun 2020 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 kepada Pimpinan DPR, Selasa (22/6/2021).

Pada pemeriksaan LKPP Tahun 2020, BPK melakukan serangkaian prosedur pemeriksaan terkait pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menangani Covid-19.

Agung melanjutkan, pemeriksaan atas LKPP tahun 2020 dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP dengan memperhatikan empat hal yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). LKPP merupakan tanggung jawab atas pelaksanaan APBN oleh pemerintah pusat yang meliputi 7 komponen keuangan.

"Komponen keuangan tersebut yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan," jelasnya.

LKPP Tahun 2020 unaudited diterima pada 29 Maret 2021 oleh BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Laporan hasilnya telah disampaikan secara administratif kepada DPR RI, DPD RI, dan Presiden pada tanggal 31 Mei 2021. (RAMA)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD