“Pemeriksaan tersebut menyangkut 111 jenis pemeriksaan kinerja dan 130 jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu, terhadap 27 objek pemeriksaan pusat, 27 objek pemerintah pusat, 204 objek Pemda, serta 10 objek BUMN dan badan lainnya,” bebernya.
Dia menamnahkan muncul kebutuhan akan kepemimpinan yang tangguh kuat dan efektif di segala bidang baik di pusat maupun daerah untuk merespon secara cepat melalui kebijakan yang dalam kondisi yang penuh ketidakpastian.
"Extra Ordinary policy tersebut kemudian disusun dengan disusul dengan reopening policy pada tahun 2021 diterapkan recovery and reform policy yang menjadi perhatian kita," tandasnya. (RAMA)