Rina Anggraeni
IDXChannel - Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah terus mendorong ketersediaan akses perumahan yang layak dan terjangkau, salah satunya melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Skema ini diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di mana pengelolaannya juga berasal dari tabungan masyarakat yang disebut sebagai dana pihak ketiga. Selain itu, dana juga berasal dari anggaran Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang berasal dari APBN.
"Lalu, dana tersebut dikombinasikan juga dengan uang investor dari pasar modal," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, di Jakarta, Selasa (2/11/2021)
Kombinasi dana tadi kemudian dikelola oleh BTN sedemikian rupa sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengajukan kredit pembiayaan rumah. Wamenkeu menuturkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah yang mengambil kredit rumah itu hanya dikenakan bunga sebesar 5%. Selanjutnya, untuk kelebihan selisih bunga yang diatas 5% tersebut akan dibiayai oleh negara melalui APBN.
“Jadi semua mendapatkan manfaat. Masyarakatnya senang karena bisa mendapatkan kredit yang bunganya murah, BTN mendapatkan manfaat karena bisa punya bisnis dalam memberikan kredit perumahan rakyat, developer senang karena dia bisa punya bisnis membangun rumah, dan negara juga senang kalau masyarakatnya bisa memiliki rumah sendiri,” ujar Wamenkeu.
