Suparjo Ramalan
Saat ini, saham negara mencapai 60,5 persen, Trans Airways sebanyak 28,2 persen, sisanya milik publik sebesar 11,1 persen. Tiko sapaan akrab Kartika mengakui, bila opsi dilusi ditempuh, maka pemerintah tak lagi menjadi pemegang saham mayoritas.
"Bahkan mungkin pemerintah menjadi tidak mayoritas lagi, jadi kami mohon dukungan dari bapak, ibu sekalian," katanya
Menurutnya, pengurangan saham pemerintah di Garuda Indonesia untuk mengurangi utang emiten penerbangan plat merah yang mencapai USD9,8 miliar atau setara Rp139 triliun.
"Hari ini kita masuk dulu restrukturisasi Garuda, dimana, kita harus negosiasi sewa yang ada kasus korupsinya dan ada kemahalannya sampai 28 persen dibandingkan negara lain. Kita jalan ke situ dulu, bukan pilihan yang muda. Setelah ini restrukturisasi, bisnis modelnya kita harus fokus dalam negeri untuk beberapa tahun kedepan untuk menyehatkan keuangan Garuda," tutur Erick. (NDA)
