"Sebetulnya pajak karbon bukan yang utama. Bagaimana kita supaya ada sustainability pertumbuhan ekonomi juga. Green economy juga jadi perhatian seluruh dunia. Makanya salah satunya itu," tegasnya.
Meskipun secara regulasi, lanjut Ihsan, pemerintah juga sudah mempersiapkan aturan terkait pajak karbon. Namun, saat ini masih dalam tahap pembahasan.
"Di UU HPP ada. HPP-nya, KMK-nya dan segala macam juga sekarang kita sedang susun. Tapi kalau detailnya mungkin bisa ke BKF," jelas dia.
Sebagai informasi, Bursa Karbon Indonesia atau Indonesia Carbon Exchange (IDXCarbon) pada hari ini, Selasa (26/9/2023) resmi diluncurkan. Peluncuran dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI).