Agung Bakti Sarasa
IDXChannel - Ketua Umum DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar, Roy Jinto Ferianto mengungkap, isu PHK massal yang belakangan marak disuarakan berpotensi menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak menaikkan upah buruh pada 2023.
"Ini sengaja memang terus disuarakan (pengusaha) dan disampaikan ke media karena menjelang penetapan upah minimum tahun 2023. UMP akan ditetapkan 21 November dan UMK ditetapkan 30 November 2022," ungkap Roy, Rabu (9/11/2022).
Bahkan, kata Roy, akal-akalan pengusaha tersebut selalu terulang dalam beberapa tahun ke belakang. Karenanya, pihaknya yakin isu PHK massal dan banyaknya perusahaan yang tutup merupakan cara pengusaha menekan pemerintah agar tidak menaikkan upah buruh.
"Pemberitaan ini bukan hanya terjadi baru-baru ini, tapi setiap tahun menjelang penetapan upah minimum, selalu ada pemberitaan yang mengatakan akan terjadi PHK dan lainnya," bebernya.
Lebih lanjut Roy mengatakan bahwa isu PHK massal dan penutupan pabrik memang sengaja dihembuskan kalangan pengusaha untuk mendapatkan simpati pemerintah sekaligus mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam penetapan upah buruh.
"Ini selalu dibuat seperti agar menekan psikologis dan menekan pemerintah agar tidak menaikkan upah minimum," ujarnya.
Roy menduga, data PHK massal puluhan ribu buruh di Jabar, termasuk penutupan perusahaan merupakan akumulasi data tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, karyawan kontrak yang dikeluarkan juga dimasukkan dalam data tersebut.
"Di industri tekstil, garment itu banyak karyawan kontrak. Jangan-jangan yang habis kontrak mereka hitung PHK juga, makanya ini perlu diverifikasi dan validasi," tegasnya.
Roy menyatakan, berdasarkan data yang dikantonginya, hanya 2.000 pekerja tetap yang terkena PHK selama periode Januari hingga November 2022.
"Belum sampai puluhan ribu," tandasnya.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar menyuarakan kabar tentang PHK massal yang dialami 73.000 karyawan selama Januari hingga pertengahan Oktober 2022 lalu.
Bahkan, Apindo mengklaim, data tersebut belum termasuk PHK yang dilakukan perusahaan yang tidak tergabung dalam Apindo. Apindo Jabar juga khawatir PHK terus terjadi menyusul berkurangnya order baik di industri textile, garment, maupun sepatu 2023 mendatang.
"Saya yakin situasi investasi dan dunia usaha sangat sedang tidak baik-baik saja, order yang tiba tiba berkurang 50 persen di tahun depan untuk sektor sepatu dan garmen, jadi pertarungan hidup mati serius," ujar Ketua Apindo Jabar, Ning Wahyu Astutik di Bandung, Kamis (27/10/2022) lalu.
(SLF)
