"Banyak faktor sebuah negara mengalami kebangkrutan seperti krisis ekonomi dan politik yang dipicu pandemi COVID-19, perang Rusia di Ukraina, selain ketidakmampuan untuk membayar utang (gagal bayar/default)," ujarnya.
Ia pun mengharapkan pemerintah bisa mengelola utang luar negeri secara hati-hati dan melakukan tata kelola dalam hal kebijakan pemberian subsidi agar tidak memberatkan APBN.
Kemudian, pemerintah perlu menghentikan proyek-proyek infrastruktur yang tidak sejalan dengan penurunan biaya logistik, kelancaran distribusi barang atau industrialisasi serta perlu berhati-hati dalam menerima pembiayaan utang.
"Pemerintah juga perlu melakukan penghematan belanja pegawai dan belanja anggaran supaya lebih fokus menstimulus sektor usaha kecil dan menengah serta digitalisasi perizinan dan perlu mengendalikan inflasi agar tidak bernasib seperti Sri Lanka," tutup Telisa. (RRD)