Suparjo Ramalan
IDXChannel - Kementerian BUMN khawatir persoalan gagal bayar PT Waskita Karya (Persero) Tbk, kembali mendapat gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Wakil Menteri BUMN I, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya tengah menempuh jalur negosiasi dengan pemegang obligasi dan vendor emiten bersandi saham WSKT itu.
Tujuannya, skema restrukturisasi dapat disetujui tanpa harus melalui proses PKPU di Pengadilan Negeri. Tiko, sapaan akrab Kartika, mengaku pihaknya menghindari proses hukum kepailitan untuk perkara WSKT.
"Kita lagi diskusi dengan pemegang obligasi, itu cukup banyak dan juga dengan vendor. Kita terus diskusi, kita menghindari jangan sampai ada PKPU. Sebisa mungkin kita diskusi supaya bisa win-win buat semua," ujar Tiko saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).
Carut marutnya persoalan BUMN karya itu membuat Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas bekerja intensif agar bisa menyelamatkan perusahaan.
Dua perkara WSKT adalah perusahaan tidak dapat melakukan penyetoran pembayaran bunga ke-12 dan pelunasan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I tahun 2020 yang jatuh tempo 6 Agustus 2023 kemarin.
Jumlah pokok surat utang Seri B yang seharusnya dibayarkan Waskita mencapai Rp135,5 miliar, dengan bunga tetap 10,75 persen per tahun.
Secara agregat, total liabilitas emiten di sektor konstruksi ini hingga semester 1/2023 mencapai Rp84,31 triliun. Angka tersebut naik 9,20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp77,2 triliun.
Meski berdarah-darah, Tiko memastikan pemerintah tetap mengambil langkah penyelamatan. Baik berupa restrukturisasi utang kepada perbankan, pemegang obligasi, vendor, hingga disuntik anggaran segar alias Penyertaan Modal Negara (PMN).
Untuk PMN hanya dapat diberikan ketika proses restrukturisasi WSKT sudah rampung. Artinya, skema restrukturisasi harus mendapat persetujuan kreditur terlebih dahulu. Tiko memastikan proses tersebut bisa diselesaikan paling lambat September tahun ini.
