AALI
12300
ABBA
183
ABDA
0
ABMM
3210
ACES
1005
ACST
164
ACST-R
0
ADES
4810
ADHI
680
ADMF
8150
ADMG
166
ADRO
3120
AGAR
350
AGII
1925
AGRO
960
AGRO-R
0
AGRS
118
AHAP
62
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
162
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
930
AKRA
1050
AKSI
232
ALDO
930
ALKA
300
ALMI
274
ALTO
190
Market Watch
Last updated : 2022/05/19 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
540.22
-0.53%
-2.88
IHSG
6830.60
0.55%
+37.19
LQ45
1009.96
-0.59%
-6.04
HSI
20082.33
-2.72%
-561.95
N225
26349.61
-2.09%
-561.59
NYSE
15044.52
-3.2%
-497.38
Kurs
HKD/IDR 1,874
USD/IDR 14,725
Emas
858,911 / gram

Cegah Penularan Covid-19 Saat Nataru, Polri Siap Gelar Operasi Lilin 

ECONOMICS
Indra Purnomo
Sabtu, 27 November 2021 09:30 WIB
Polri akan menggelar Operasi Lilin dalam rangka pengaman dan mencegah laju pertumbuhan Covid-19 di musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). 
Cegah Penularan Covid-19 Saat Nataru, Polri Siap Gelar Operasi Lilin (Ilustrasi)
Cegah Penularan Covid-19 Saat Nataru, Polri Siap Gelar Operasi Lilin (Ilustrasi)

IDXChannel - Polri akan menggelar Operasi Lilin dalam rangka pengaman dan mencegah laju pertumbuhan Covid-19 di musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, operasi dengan sandi Lilin itu bakal diselenggarakan sebelum penerapan PPKM Level 3 yang diterapkan Pemerintah saat libur Nataru.

"Untuk Polri bersama rekan-rekan lainnya akan menggelar kegiatan operasi lilin, dari tanggal 20 Desember sampai 2 Januari 2022," kata Dedi, Jakarta, Sabtu (27/11/2021).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kata Dedi menekankan, selama Ops Lilin berjalan, kepolisian diminta untuk memaksimalkan posko PPKM Mikro. 

"Dalam operasi lilin tersebut bapak Kapolri akan menekankan, agar memaksimalkan dan mengoptimalkan posko PPKM skala mikro," ujar Dedi.

Menurut Dedi, warga yang harus melaksanakan mudik, harus menyiapkan persyaratan untuk dilaporkan ke posko PPKM Mikro. Diantaranya, surat keterangan identitas, sertifikat vaksin dosis II dan hasil Swab Antigen ataupun PCR.

"Jadi setiap masyarakat yang akan bepergian itu harus melalui posko PPKM skala mikro. Nanti SKM nanti dikeluarkan oleh ketua RT yakni surat keterangan bepergian," tutup Dedi. (NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD