Wahyudi Aulia Siregar
IDXChannel - Ekonom Rizal Ramli mengungkapkan, dirinya punya pengalaman pernah menghadapi gejolak harga minyak goreng ketika menjabat di pemerintahan. Ia mengklaim bahwa langkah yang diambilnya berhasil menurunkan harga minyak goreng.
Rizal mengungkapkan, dirinya saat itu memiliki strategi tersendiri dalam upaya menurunkan harga minyak goreng di tengah tingginya harga komoditi minyak sawit mentah (CPO) di pasar internasional. Strategi itu berbeda 180 derajat dengan apa yang kini dilakukan pemerintah, yakni dengan menyerahkan pembentukan harga kepada mekanisme pasar.
Rizal yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada era presiden Abdurrahman Wahid dan awal-awal era Presiden Joko Widodo ini mengaku kasus kelangkaan minyak goreng pernah terjadi pada tahun 2000 saat ia masih menjabat Menko Perekonomian.
Untuk mengatasinya, saat itu ia memanggil Luhut Pandjaitan yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dia meminta Luhut memanggil seluruh pengusaha besar perusahaan penghasil CPO dan meminta agar mereka tidak mengambil kuota CPO dalam negeri untuk dijual ke luar negeri hanya karena sedang terjadi kenaikan harga 100 persen.
"Kepada Luhut ada tiga hal yang saya sampaikan, pertama jangan rakus berlebihan. Dengan harga naik 100 persen di luar negeri kan sudah untung besar, maka jatah dalam negeri juga diambil untuk dibawa ke luar negeri," kata Rizal.
Kemudian, Rizal menyampaikan jangan lupa kacang akan kulit dimana para pengusaha itu menanam di tanah rakyat yang dikelola negara. Dan saat menanam, mereka dapat pinjaman dari BI yang bunganya hanya 2 persen.
"Ketiga, kalau harga tak turun dalam sebulan, saya periksa semua pajak dan saya bawa ke ranah hukum kalau ada pelanggaran. Hanya 3 itu dan efektif harga langsung turun dalam 3 minggu," sebutnya.
Karena pernah mengurus hal yang sama, Rizal Ramli pun sangat yakin, Luhut paham untuk mencari jalan keluar dari persoalan minyak goreng ini.
"Apa yang kami lakukan tahun 2000 lalu itu masih relevan dengan sekarang ini. Kan kasusnya sama," pungkasnya.
Rizal pun menyebut langkah pemerintah Indonesia melepas harga minyak goreng (migor) sesuai dengan mekanisme pasar, menunjukkan jika Pemerintah Indonesia tidak mampu bertanggungjawab atas kebutuhan dasar masyarakat. Apalagi kasus kelangkaan minyak goreng merupakan kasus berulang.
"Harga kebutuhan pokok itu tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar tapi harus diatur oleh pemerintah. Yang boleh diserahkan ke mekanisme pasar itu ya yang seperti barang mewah seperti harga mobil. Bukan kebutuhan pokok," tutup Rizal Ramli. (RAMA)
