IDXChannel - Bagi beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), suntikan modal pemeritah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) merupakan jalan keluar untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Sehingga ada BUMN yang sampai mendesak dan disertai ancaman ketika meminta PMN kepada negara.
Hal tersebut seperti diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Ia menceritakan banyak perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang meminta penyertaan modal negara (PMN). Adapaun, perusahaan plat merah ini meminta kepada Mantan Anggota Bank Dunia dengan waktu yang dekat alias mepet.
“BUMN datang ke kami mepet dilakukan minta PMN dan kalau enggak dilakukan PMN akan mendapatkan resiko besar," kata Sri Mulyani, dalam video virtual, Senin (8/11/2021).
Kata Sri Mulyani, dalam menetapkan PMN untuk BUMN ini harus memiliki kriteria yang tepat. Adapun, dia pun meminta adanya pengawasan dari BUMN ketika sudah mendapatkan uang negara.
"Kami minta seluruh BUMN untuk diaduit dari BPK saat mendapatkan PMN. Saya menugaskan inspektorat jendral untuk masuk ke sana ini untuk kemumungkinan kelengkapanya," katanya
Saat ini BUMN yang mendapatkan PMN adalah Perumnas, PT PLN (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PII dan PT SMF.
Rinciannya, PMN untuk Perumnas sebesar Rp1,57 triliun akan digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan melanjutkan program pengadaan Satu Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
PMN kepada PLN sebesar Rp5 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa transmisi gardu induk dan distribusi listrik desa. PMN untuk Hutama Karya sebesar Rp23 triliun dipakai penyelesaian konstruksi 8 ruas Jalan Tol Trans Sumatera dengan target tambahan panjang 162 Km.
Lalu, Waskita Karya sebesar Rp3 triliun mendapatkan porsi yang dipakai menyelesaikan ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Ruas Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi.
Sementara, ADHI sebesar Rp2 triliun menyelesaikan pembangunan jalan tol Solo-Yogya-Kulonprogo dan Yogyakarta-Bawen, serta SPAM Regional Karian-Serpong.
Lalu, PT PII mencapai 1,08 Triliun untuk dukungan 19 proyek penjaminan infrastruktur serta PT SMF sebesar Rp200 miliar bagi pembiayaan perumahan MBR. (RAMA)