Iqbal Dwi Purnama
"(Penghitungan H-7) tanggal kalender (bukan hari kerja)," ujar Indah saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jakarta, Selasa (11/4/2023).
Lebih lanjut, kata dia, dalam SE tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut bisa dikenakan sanksi yang diatur lebih detail dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
Ada beberapa sanksi yang bisa dikenakan kepada perusahaan apabila telat, atau bahkan pembayaran THR-nya dicicil. Sanksi tersebut mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, bahkan pemerintah juga bisa mengenakan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.
Selain itu, pengaturan besarnya THR yang diterima oleh pekerja juga sudah diatur dalam SE tersebut. Bahkan, pekerja yang baru satu bulan lebih atau kurang dari satu tahun bisa mendapatkan THR dengan penghitungan proporsional.
Adapun penghitungannya, yaitu masa kerja dalam hitungan bulan dibagi 12 dikalikan satu kali gaji. Hasil tersebut nantinya diterima oleh pekerja sebagai THR Lebaran.
(YNA)
