AALI
12225
ABBA
191
ABDA
6250
ABMM
3020
ACES
990
ACST
159
ACST-R
0
ADES
5825
ADHI
700
ADMF
8075
ADMG
179
ADRO
3130
AGAR
330
AGII
1985
AGRO
920
AGRO-R
0
AGRS
126
AHAP
62
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
156
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
935
AKRA
1015
AKSI
350
ALDO
895
ALKA
294
ALMI
294
ALTO
195
Market Watch
Last updated : 2022/05/25 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
542.41
-0.16%
-0.87
IHSG
6894.07
-0.29%
-20.07
LQ45
1014.84
-0.11%
-1.10
HSI
20079.32
-0.16%
-32.78
N225
26713.08
-0.13%
-35.06
NYSE
15080.98
0.3%
+45.11
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
879,213 / gram

Dinyatakan Ilegal, Kemendag Stop Robot Trading DNA Pro

ECONOMICS
Oktiani Endarwati
Sabtu, 29 Januari 2022 06:18 WIB
Ditjen PKTN dan Bappebti Kementerian Perdagangan (Kemendag) tindak tegas robot trading PT DNA Pro Akademi pada Jumat (28/1) di Jakarta. 
Dinyatakan Ilegal, Kemendag Stop Robot Trading DNA Pro (Dok.MNC Media)
Dinyatakan Ilegal, Kemendag Stop Robot Trading DNA Pro (Dok.MNC Media)

IDXChannel- Dalam upaya melindungi masyarakat dari investasi ilegal, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) dan Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertindak tegas terhadap usaha penjualan expert advisor/robot trading tak berizin. Tindakan tegas dilakukan kepada PT DNA Pro Akademi pada hari ini, Jumat (28/1) di Jakarta. 

Kegiatan penertiban ini merupakan hasil temuan pengawasan terhadap PT DNA Pro Akademi yang telah menjalankan kegiatan usaha penjualan expert advisor/robot trading dengan menggunakan sistem MLM.

"Mereka menggunakan atas dasar legalitas berupa nomor induk berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 47999 (perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya)yang belum berlaku secara efektif, terverifikasi, atau tidak memiliki izin usaha penjualan langsung," ujar Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono, Jumat (28/1/2022). 

Sementara itu, Direktur Tertib Niaga Sihard Hadjopan Pohan menjelaskan, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kegiatan usaha penjualan langsung termasuk dalam kategori risiko tinggi.

"Pelaku usaha penjualan langsung yang tidak memiliki perizinan berusaha dapat dikenakan ketentuan pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja-Sektor Perdagangan," tutur Pohan. 

Pit. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi.  

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD