Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Direktur Jendral Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedy Rahadian, menyebut perbaikan jalan nasional selalu rugi. Itu karena jalan yang diperbaiki rusak karena truk-truk batu bara atau muatan berat lainnya.
Salah satu contohnya jalan nasional di Jambi yang rusak akibat aktivitas pertambangan batu bara. Untuk memperbaiki jalan 200 km tersebut, pihaknya membutuhkan biaya Rp1,2 triliun.
"Ini memang menjadi buah simalakama untuk kita, secara sistem (negara) mendapatkan Rp600 miliar, kita harus spending Rp1,2 triliun, ini rugi bandar istilahnya," ujar Hedy dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Selasa (24/1/2023).
Bahkan menurutnya jika dialokasikan pun Rp1,2 triliun, kalau tidak ada pengaturan tentang pembatasan truk batu bara yang melintas jalan nasional, maka jalan tersebut pun juga tidak akan bertahan lama. Artinya pemerintah bakal terus nombok untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat perlintasan batu bara, apabila tidak ada regulasi yang tegas.
"Kami ingin sebetulnya memang, jalan itu ada cara penggunaannya, kalau cara penggunaan tidak benar, pasti akan cepat rusak, jadi saya kira kalau jalan digunakan batu bara, yang menurut aturan, mestinya batu bara itu menggunakan jalan tambang, atau jalan khusus," sambung Hedy.
Karena menurutnya, apa bila truk-truk yang punya kapasitas besat, apabila hendak menggunakan jalan nasional harus mengantongi izin terlebih dahulu, sehingga tidak bisa truk-truk batu bara bebas melintas di jalan nasional.
"Kalau ini pengaturan pengguna jalan tidak diperbaiki, maka menggunakan uang d isitu (memperbaiki jalan truk batu bara) akan tidak efektif, bakal rusak lagi rusak lagi," lanjut Hedy.
Hedy mengungkapkan bahwa preservasi jalan bukan hanya masalah anggaran, karena jika tidak ada perubahan dari aturan pengguna jalan nasional yang dilintasi truk batu bara, maka terus-terusan bakal tekor
"Katakanlah butuh Rp1,2 triliun, tapi penggunaan jalannya benar, tentu akan kita carikan uangnya, walaupun itu bertahap, misalnya lewat SBSN, atau apapun, tapi memang mau kita carikan bagaimana kalau penggunaannya seperti ini, ini kami jadi susah mengusulkan juga," ujarnya.
(FRI)
