AALI
12300
ABBA
183
ABDA
0
ABMM
3210
ACES
1005
ACST
164
ACST-R
0
ADES
4810
ADHI
680
ADMF
8150
ADMG
166
ADRO
3120
AGAR
350
AGII
1925
AGRO
960
AGRO-R
0
AGRS
118
AHAP
62
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
162
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
930
AKRA
1050
AKSI
232
ALDO
930
ALKA
300
ALMI
274
ALTO
190
Market Watch
Last updated : 2022/05/19 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
540.22
-0.53%
-2.88
IHSG
6830.60
0.55%
+37.19
LQ45
1009.96
-0.59%
-6.04
HSI
20082.33
-2.72%
-561.95
N225
26349.61
-2.09%
-561.59
NYSE
15044.52
-3.2%
-497.38
Kurs
HKD/IDR 1,874
USD/IDR 14,725
Emas
858,911 / gram

Dirumahkan Imbas PPKM, Yosafat Tak Dapat BLT Subsidi Gaji dan Gagal Ikut Kartu Prakerja

ECONOMICS
Rus Akbar/Kontributor
Kamis, 05 Agustus 2021 08:34 WIB
Yosafat mengharapkan PPKM Level IV ini berakhir pada 9 Agustus mendatang.
Dirumahkan Imbas PPKM, Yosafat Tak Dapat BLT Subsidi Gaji dan Gagal Ikut Kartu Prakerja. (Foto:
Dirumahkan Imbas PPKM, Yosafat Tak Dapat BLT Subsidi Gaji dan Gagal Ikut Kartu Prakerja. (Foto:

IDXChannel - Nasib baik masih berpihak kepada Yosafat Saumanuk (29) korban dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Padang. Meskipun sudah dirumahkan sejak 13 Juli 2021 sampai sekarang, namun dia masih menerima gaji pokok setiap bulannya.

“Banyak teman-teman saya dari 25 karyawan, ada 16 orang yang dirumahkan, kalau kami yang senior ada enam orang ini dibayar gaji pokok Rp1,5 juta. Tidak ada tambahan lagi. sementara kalau aktif kerja ada bonusnya mungkin satu bulan bisa menghasilkan Rp2 juta lebihlah,” tuturnya pada MNC Portal Indonesia, Rabu (4/8/2021)

Namun nasib serupa taj dialami oleh 10 orang pegawai baru di kantornya. mereka tidak menerima gaji sama sekali. Hal ini menyebabkan beberapa dari pekerja baru mengajukan pengunduran diri dari kantornya.

Yosafat bekerja pada sebuah homestay dan kafe di Kota Padang sejak tahun 2019. Sebelum PPKM, Kota Padang pernah ada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). kala itu, dia juga ikut dirumahkan selama dua bulan , dari April sampai Mei 2021. 

“Masuk kerja pada Juli 2021, tempat saya bekerja masih memperhatikan juga kondisi kita. Ini sejak PPKM darurat kan seluruh akses masuk Sumbar kan ditutup makanya tidak ada pelanggan kita masuk untuk menginap sehingga kita dirumahkan,” katanya.

Kalau soal pendapatan usaha tempat kerjanya sangat menurun tajam, dulu biasanya bisa mencapai ratusan juta per bulan tapi sekarang tidak mencapai seratus juta, apalagi biaya operasional tinggi makanya banyak karyawan dirumahkan.

Menyinggung soal Bantuan Langsung Tunai sejak saat PSBB Yosafat tidak menerima uang Rp600 ribu per bulan tersebut. “Saya dengar informasi ada BLT untuk pekerja sebanyak Rp1 juta, tapi tentu itu hanya HRD yang mengurusnya, apakah HRD mengurus atau tidak saya juga tidak tahu kita hanya menyerahkan kepada atasan kita. Dulu saya pernah mencoba program mencari kerja sampai periode 14 tidak pernah lulus,” ujarnya.

Selain itu Yosafat mengharapkan PPKM Level IV ini berakhir pada 9 Agustus mendatang, tidak ada lagi perpanjangan dan bisa bekerja seperti semula. “Gaji yang diterima Rp1,5 juta meski tidak cukup, kita cukup-cukupkan saja pintar-pintar kita saja lagi menggunakannya,” tutupnya.   

Beda yang dialami Raman Bagas Sakti Tanjung (24) seorang musisi di Kota Padang sejak diterapkan pemerintah kota Padang sebagai PPKM dari mikro, darurat sampai Level IV sumber keuangannya benar-benar mati total, banyak kafe-kafe tempat mengamen tutup, sekarang dia hanya bertahan dengan sisa tabungannya.

“Biasanya dia akan disewa oleh pemilik kafe mulai dari jam 20.00 WIB sampai 24.00 WIB dengan penghasilan Rp250 ribu. Satu minggu bisa menghasilkan pendapatan sekira Rp1,5 juta,” ujarnya.

Untuk musisi ini tidak hanya satu kafe saja yang dia tampil tapi ada beberapa kafe begitulah dilakukan setiap hari. Misalkan hari ini kafe A dan besok kafe B begitulah seterusnya. “Saya hanya libur pada hari Senin,” ujarnya.

Biasanya setiap tampil Bagas panggilan akrabnya ada dua orang dan tiga orang, masing-masing mendapat Rp250 ribu. “Saya sudah mendapatkan imbasnya ini sejak dimulai PSBB tapi masih bisalah kita berusaha, namun lebih parah lagi sejak ada PPKM darurat sampai PPKM Level IV benar-benar tidak ada pemasukan lagi, sekarang bertahan dengan uang tabungan saja, teman-teman yang lain sama nasibnya mereka bertahan dari bantuan kawan-kawan sesame musisi,” tuturnya.

Bagas sudah menekuni sebagai musisi ini sejak tahun 2014 saat tamat kuliah. “Ada beberapa teman juga yang di Kota Padang ini kena imbas PPKM, namun saya kurang tahu jumlahnya,” katanya.

Untuk di level pelaku usaha seperti Dede Hermawan pemilik Coffee Shop di Kota Padang mengaku sejak pemberlakukan PSBB sampai PPKM Level IV dari 12 karyawannya sekarang tinggal tiga orang. Bahkan dia dan UMKM lainnya sudah melakukan aksi damai pada 27 Juli 2021 dengan mengibarkan bendera putih.

“Makna bendera putih kita sebagai pelaku usaha lambang menyerah kepada keputusan saat ini. Bendera putih ini kita sampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa kita ini dalam keadaan tidak baik-baik saja, jadi kita pengen secara simbolis saja, kalau aturan-aturan yang dibikin untuk menekan angka covid-19. Peran pemerintah saat ini kan bukan hanya sekedar menekan angka Covid1-9 kita harus memikirkan bagaimana perekonomian rakyatnya, bagaimana pelaku usahanya UMKM, PKL, bahkan masalah terbesarnya kebanyakan orang alih-alih menyelamatkan diri dari corona tapi tidak bisa menyelamatkan diri dari kelaparan,” terangnya.

Akibat dari aturan yang tidak berpihak kepada pelaku usaha banyak tema-teman di PHK, kehilangan pekerjaan. “Jadi jangan sampai Negara ini menghilangkan corona tapi menimbulkan kasus baru,” ujarnya.

Lanjut Dede, kalau pemerintah gombar-gambar menyelamatkan ekonomi diera corona menurutnya ini tidak terealisasi ke bawahnya. “Kalau bantuan sekedar 10 kilogram beras dan satu kilo minyak goreng tahan berapa lama soalnya sewa toko jalan, gajinya karyawan jalan, secara tidak langsung karyawan kita rumahkan,” ujarnya.

Lanjut Dede, Negara menuntut kita kreatifitas pelaku usaha harus meningkat sedangkan secara sistematis kita ditahan walaupun itu dengan corona. Akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak Dede terpaksa merumahkan sebanyak 9 orang.  “Usaha kita kan bukan kebutuhan primer, kita ini ada nggak apa-apa kalau tidak ada tidak apa-apa cuma kan kita ingin bertahan. Sesuai aturan saat ini kita buka jam 16.00 WIB jam 21.00 WIB sementara tamu baru nongkrong sama kita jam sembilan malam masalahnya disana kalau disamakan kita dengan pedagang kalau buka pagi siapa yang datang kalau kita samakan dengan rumah makan orang bisa bungkus bawa ke rumah,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun MNC Portal Indonesia sejak awal pandemi corona di Kota Padang, sejak Mei 2021 sudah  6.414 pekerja terpaksa harus dirumahkan sementara ribuan diantaranya terpaksa mengalami putus hubungan kerja (PHK) akibat perusahaan tidak mampu bertahan dari dampak wabah Covid-19 di daerah tersebut.

Pekerja yang di PHK berjumlah 1.182 orang, dirumahkan 3.736 orang dari 341 perusahaan. Kemudian ditambah dengan pekerja di industri kecil menengah yang terdampak mencapai 1.496 orang. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD