DPR Ingin Revisi UU BUMN, Ini Tanggapan Erick Thohir

IDXChannel - Kementerian BUMN menyambut rencana Komisi VI DPR untuk melakukan revisi UU mengenai BUMN atau UU No.19/2003. 

Menteri BUMN, Erick Thohir menilai revisi UU Nomor 19 Tahun 2003 tidak semata-mata menambah kekuasaan Kementerian BUMN. Namun, regulasi tersebut memberikan peran dan ruang lebih luas bagi pemegang saham untuk memaksimalkan pengawalan terhadap kinerja perseroan negara. 

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Erick Benahi Kinerja BUMN Agar Punya Daya Saing

Pengawalan yang dimaksud berupa restrukturisasi, pembubaran, merger (penggabungan), injeksi Penyertaan Modal Negara (PMN) atau pendanaan, utang, kepemilikan saham, dividen, pajak, hingga poin yang dinilai substansial yang berkaitan dengan kinerja BUMN.  

Erick mencatat, perlu peta atau penjelasan detail perihal poin-poin tersebut. Dan itu hanya dimungkinkan lewat pembaharuan regulasi yang memungkinkan BUMN lebih baik ke depannya.  

Baca Juga:

Mau Suntik Lima BUMN Rp34,55 Triliun, Erick Tunggu Restu Sri Mulyani

"Ini saya rasa di rencana UU BUMN itu perlu mendapat penekan dan power lebih untuk kami melakukan, tidak semata-mata menambah kekuasaan tetapi disinilah justru yang ditekankan tadi, tidak lain, kami juga menjadi pressure yang baik para direksi kami," ujar Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Rabu (22/9/2021).