Atikah Umiyani/MPI
IDXChannel - Jagat dunia maya ramai usai viral gaji Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mencapai Rp8,3 miliar per bulan. Mengenai issue tersebut Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit struktur gaji serta tunjangan Komisaris Utama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mencapai miliaran rupiah per bulan.
Hal itu menurutnya agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Mulyanto menilai, KPK perlu memeriksa apakah penetapan besaran gaji Ahok selama ini sudah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
"Pertamina juga sebaiknya mengklarifikasi pemberitaan mengenai gaji Komisaris Utama Pertamina yang viral di medsos dan media massa lainnya. Apa benar gaji Ahok dan anggota komisaris lainnya sebesar Rp8,3 miliar. Kalau berita ini benar maka sungguh ironis sekali," jelas Mulyanto, Kamis (3/8/2023).
Mulyanto mengaku prihatin bila besaran gaji Komisaris dan Direksi Pertamina mencapai miliaran rupiah per bulan. Sebab besaran gaji yang diterima tidak sebanding dengan prestasi yang dihasilkan. Hingga kini Pertamina masih menyisakan PR besar yang belum selesai, seperti realisasi lifting minyak yang terus turun meskipun target sudah dikurangi setiap tahun.
Kebakaran kilang minyak di beberapa tempat hingga sering terjadi kekosongan pasokan BBM dan kelangkaan gas melon 3kg seperti yang baru-baru ini terjadi di beberapa wilayah.
