sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

DPR Minta Mafia Minyak Goreng Ditindak, Sebut BLT Rp6,9 Triliun Bukan Solusi

Economics editor Agung Bakti Sarasa
06/04/2022 20:46 WIB
Pemerintah menyiapkan dana segar Rp6,9 triliun sebagai alokasi bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng (migor). Tapi parlemen memandang hal itu bukan solusi.
DPR Minta Mafia Minyak Goreng Ditindak, Sebut BLT Rp6,9 Triliun Bukan Solusi. (Foto: MNC Media)
DPR Minta Mafia Minyak Goreng Ditindak, Sebut BLT Rp6,9 Triliun Bukan Solusi. (Foto: MNC Media)

Adapun Suryo menegaskan bahwa sejumlah barang seperti emas batangan, daging, gula konsumsi, kitab suci, hingga listrik bebas dari pengenaan pajak pertambahan nilai atau tarif PPN. Hal tersebut akan diatur lebih lanjut dalam aturan turunan UU HPP, yang hingga saat ini belum terbit.

Selanjutnya sejumlah jasa seperti kesehatan, pendidikan, sosial bebas dari pengenaan PPN. Lalu, pemerintah pun tidak mengenakan PPN terhadap vaksin, buku, kitab suci, air bersih, dan listrik di bawah 6.600 VA.

Suryo menjelaskan bahwa terdapat mekanisme pengenaan pajak daerah, yang membuat suatu barang atau jasa tidak kena PPN. Misalnya, hotel dan restoran merupakan objek pajak daerah, sehingga tidak akan terpengaruh oleh kenaikan PPN.

Untuk itu, Suryo mengimbau kepada masyarakat agar tidak melihat efek dari penerapan PPN ini dari satu sisi saja.

Menurut Suryo, meskipun aturan turunan mengenai PPN belum terbit, secara konteks terdapat berbagai pengecualian bagi PPN. Hal tersebut membuat berbagai jenis barang dan jasa tidak terpengaruh kenaikan PPN.

Halaman : 1 2 3 4 5 6
Advertisement
Advertisement