AALI
10000
ABBA
226
ABDA
7050
ABMM
850
ACES
1450
ACST
256
ACST-R
0
ADES
1645
ADHI
1060
ADMF
8025
ADMG
161
ADRO
1200
AGAR
420
AGII
1040
AGRO
865
AGRO-R
0
AGRS
510
AHAP
69
AIMS
490
AIMS-W
0
AISA
250
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
595
AKRA
3170
AKSI
720
ALDO
825
ALKA
236
ALMI
242
ALTO
326
Market Watch
Last updated : 2021/05/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
461.96
-0.19%
-0.89
IHSG
5834.39
0.01%
+0.53
LQ45
868.39
-0.13%
-1.11
HSI
28593.81
1.42%
+399.72
N225
28406.84
2.09%
+582.01
NYSE
16422.96
0.05%
+7.60
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,270
Emas
857,957 / gram

DPR Minta Pemerintah Segera Eksekusi Pembentukan Holding Ultra Mikro

ECONOMICS
Kunthi Fahmar Sandy/Sindo
Rabu, 24 Maret 2021 11:48 WIB
Komisi XI mendorong pemerintah melakukan langkah-langkah secepatnya dalam mewujudkan holding mikro ini
DPR Minta Pemerintah Segera Eksekusi Pembentukan Holding Ultra Mikro (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Komisi XI DPR RI mendukung rencana pemerintah membentuk holding BUMN untuk penguatan usaha ultra mikro. Realisasi rencana ini didorong untuk segera dilakukan, agar manfaat besar dari pembentukan holding bisa segera dirasakan. 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mengatakan, dukungan dan apresiasi diberikan karena rencana pembentukan holding diharap bisa memperbesar jangkauan dan sasaran pembiayaan untuk pelaku usaha ultra mikro. Karena itu, pemerintah diharap dapat segera melakukan langkah-langkah untuk membentuk holding tersebut. 

“Komisi XI mendorong pemerintah melakukan langkah-langkah secepatnya dalam mewujudkan holding mikro ini dengan aksi-aksi korporasi dan aksi manajemen yang diperlukan. Komisi XI mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah pemerintah tersebut,” ujar Fathan, Rabu (24/3/2021). 

Holding BUMN untuk ultra mikro nantinya direncanakan beranggotakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero). Pemerintah menargetkan holding ini terbentuk maksimal pada kuartal III tahun ini. 

Politikus PKB ini menyebut sinergi dan holding BUMN ultra mikro bisa menimbulkan efisiensi terutama dalam proses digitalisasi di tiap perusahaan terlibat. Dengan digitalisasi yang murah dan lebih cepat, maka pembiayaan serta layanan bagi pelaku usaha ultra mikro dapat semakin mudah dilakukan. 

“Sinergi dan konsolidasi tersebut diharapakan bisa memperbesar jangkauan dan memperluas sasaran ultra mikro, dan yang pasti efisiensi serta digitalisasi menjadi kata kunci dalam proses tersebut,” tuturnya. 

Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar Melchias Markung Mekeng meminta pemerintah memastikan bahwa perhitungan valuasi aset negara di perusahaan bakal holding dilakukan secara tepat dan dengan nilai yang tinggi. Hal ini harus dilakukan untuk meniadakan potensi kerugian negara atas pembentukan holding. 

“Kalau dari Komisi VI sudah sepakat secara proses bisnis ya oke-oke saja. Kami concern pada aset negara yang nanti akan diserahkan. Agar tidak ada kerugian yang timbul, maka valuasinya nanti harus tinggi,” ujar Mekeng. 

Menurut mantan Menteri BUMN Tanri Abeng, pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk membentuk sinergi BUMN pembiayaan ultra mikro dan UMKM di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Dia menilai dengan penerbitan beleid tersebut, kebijakan sinergi BUMN dapat dilakukan dengan cepat oleh lembaga eksekutif tanpa harus melibatkan lembaga legislatif. 

Dasar hukum pembentukan sinergi integrasi ekosistem BUMN di sektor ultra mikro cukup melalui PP, karena proses tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang apapun. Dia menilai penggunaan PP seperti saat pembentukan Kementerian BUMN pada 1998 silam bisa dilakukan pemerintah saat ini. 

Tanri Abeng menyebut pembentukan holding BUMN untuk ultra mikro harus didukung dan dilakukan segera, demi meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil dan lebih memberdayakan UMKM di tengah pandemi. 

“Ini sangat oke karena paling tidak ada perubahan daripada pola penanganan UMKM dengan cara diorganisir juga klasterisasinya (pelaku usaha) ini. Nanti BRI harus bisa mengatur bagaimana mekanisme daripada pemberdayaan atau pendanaan ini, dengan demikian maka tidak lagi tumpang tindih,” ujar Tanri Abeng.

(SANDY)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD