Felldy Utama
IDXChannel - Komisi V DPR RI mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar menerapkan tarif integrasi LRT Jabodebek dengan moda transportasi publik lainnya. Terutama yang beroperasi di DKI Jakarta.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan, dorongan ini penting. Sebab, masyarakat membutuhkan tarif layanan antarmoda yang terintegrasi agar biaya transportasi makin kompetitif.
"Pemerintah perlu memaksimalkan manfaat layanan LRT Jabodebek dengan satu tiket yang terintegrasi dengan moda transportasi publik lainnya," katanya dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat (1/9/2023).
Dia mencontohkan, tarif LRT Jabodebek bisa terintegrasi moda transportasi massal seperti angkutan kota (angkot) Jaklingko, bus Transjakarta, hingga KRL.
"Bahkan kemungkinan kereta bandara dan kereta cepat Jakarta-Bandung harus dipertimbangkan secara cermat dalam perencanaan dan implementasinya," ujarnya.
Iwan menekankan pentingnya integrasi LRT Jabodebek dengan moda transportasi lain yang harus diperhatikan dengan seksama. Hal ini diperlukan demi menciptakan sistem transportasi yang efisien, berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Kami mengajukan rekomendasi bahwa sistem tiket terpadu harus menjadi prioritas. Dengan tiket tunggal yang dapat digunakan di berbagai moda transportasi, masyarakat akan lebih mudah beralih dari satu moda ke moda lainnya tanpa hambatan," tutur Iwan.
Menurut dia, jaringan transportasi massal yang terintegrasi akan mengurangi kebutuhan untuk menggunakan kendaraan pribadi. Pada akhirnya, kata dia, hal tersebut akan membantu mengurangi kemacetan di Jakarta serta menjadi salah satu solusi mengatasi polusi udara yang diakibatkan asap kendaraan bermotor.
"Tarif layanan moda transportasi yang belum terintegrasi akan membuat masyarakat enggan beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Sebab, tarif layanan transportasi yang belum terintegrasi atau masih terpisah-pisah membuat beban biaya transportasi yang ditanggung masyarakat semakin berat," paparnya.
Jika biaya perjalanan dengan angkutan umum nyaman dan terjangkau, sambung Iwan, masyarakat diyakini mau beralih menggunakan kendaraan umum ketimbang kendaraan pribadi. Jumlah kendaraan bermotor di Jakarta sendiri telah mencapai 23,03 juta unit per 17 Agustus 2023. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Timur.
"Masyarakat lebih senang dengan hal yang simple dan dianggap bisa menyelamatkan ekonomi mereka, seperti menggunakan sepeda motor untuk beraktivitas,” ucap Iwan.
“Jika ada layanan moda transportasi yang terintegrasi dan perbandingan biayanya lebih murah dari menggunakan motor, pasti akan mengubah persepsi masyarakat," tambahnya.
(YNA)
