Widya Michella
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memberikan tanggapan terhadap kritik dari fraksi PKS dan Demokrat DPR RI yang meminta pencairan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ditunda dalam RAPBN 2024.
Dalam tanggapannya, Sri menegaskan bahwa belanja untuk IKN sudah dialokasikan dalam program prioritas negara.
"Kami akan menguatkan spending better melalui aspek efisiensi belanja terutama untuk kebutuhan dasar serta program-program yang mendukung program prioritas," ujar Sri dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V tahun 2022-2023 di Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Hal ini termasuk percepatan pembangunan infrastruktur termasuk keberlanjutan pembangunan IKN dan proyek strategis nasional (PSN).
Program prioritas juga difokuskan untuk menyelesaikan penurunan atau mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting serta mempercepat transformasi ekonomi.
Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan peningkatan kualitas dan akses pendidikan seperti program KIP, KIP Kuliah, dana BOS, pemberian beasiswa LPDP serta program link and match.
"Pemerintah terus menguatkan kualitas dan akses kesehatan, terutama dengan memperkuat efektivitas sistem JKN, kemandirian industri farmasi, dan membangun sistem kesehatan yang handal," sambung Sri.
Dia mengatakan, pemerintah juga terus mendorong hilirisasi dan nilai tambah dari SDA Indonesia, dan yang kelima, meningkatkan efektivitas program-program perlindungan sosial serta subsidi dengan berfokus pada ketepatan sasaran dan ketepatan manfaat bagi masyarakat yang paling miskin dan rentan.
"Di sisi lain, pemerintah mendukung untuk tahun 2024 pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak yang diharapkan berjalan sesuai dengan jadwal dan prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil," tandas Sri.
Sebelumnya, anggota Fraksi Demokrat DPR, Rizki Aulia Rahman Natakusumah menyebutkan bahwa anggaran pembangunan IKN bukanlah sebuah prioritas jika dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat.
"Sehingga anggaran sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil," ungkap Rizki dalam Sidang Paripurna DPR beberapa waktu lalu.
Sementara itu, anggota Fraksi PKS DPR, Andi Akmal Pasluddin menilai bahwa kebijakan belanja negara untuk pembangunan IKN itu lebih baik diarahkan untuk memperkuat infrastruktur di sektor pertanian.
"Kami berpandangan pemerintah sebaiknya menunda pembangunan IKN, sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat. peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya," ucap Andi.
(SLF)
