Athika Rahma
IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mendukung arahan Presiden Joko Widodo untuk terlebih dulu memenuhi kebutuhan batu bara nasional sebelum ekspor. Hal ini harus dilakukan agar keandalan listrik dalam negeri terjaga.
Namun, di sisi lain, pengusaha meminta agar pemerintah mengajak mereka berdiskusi supaya fenomena serupa tidak terjadi lagi ke depannya. Diketahui, larangan ekspor batu bara yang dikeluarkan pemerintah memang terpaksa karena stok batu bara PLN dalam kondisi kritis.
"Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM dan BUMN, PLN dan pengusaha perlu duduk bersama untuk mencari solusi terbaik, agar hal ini tidak menjadi masalah tahunan dan bisa mengetahui betul permasalahan apa yang sebenarnya dihadapi oleh PLN dalam upaya memenuhi kebutuhan batu bara di PLN secara menyeluruh," ujar Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid dalam keterangannya, Selasa (4/1/2022).
Lebih lanjut, bisnis proses dan perencanaan khususnya management procurement serta sistem logistik di PLN perlu ditinjau ulang. Pengusaha juga menilai mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) adalah hal prinsip yang terus harus dipegang oleh perusahaan batu bara.
"Hal ini tidak bisa ditawar dan mutlak dipatuhi. Bagi yang melanggar harus mendapatkan sanksi yang sesuai, bahkan cabut izin ekspor dan bila perlu izin usahanya," katanya.
