Anggie Ariesta
IDXChannel – Rencana pertukaran posisi strategis antara Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung dinilai sebagai peluang besar untuk mempererat koordinasi kebijakan ekonomi nasional.
Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede menyebut langkah ini dapat memberikan sinyal positif bagi tata kelola kebijakan jika dikelola dengan prinsip transparansi dan profesionalisme.
Menurut Josua, dukungan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan terhadap proses transisi ini dapat dimaknai sebagai upaya strategis untuk menciptakan harmonisasi yang lebih baik antara otoritas fiskal dan moneter.
“Dukungan Menkeu bisa dibaca positif bila dimaknai sebagai upaya merapikan koordinasi fiskal-moneter agar pembiayaan negara, pengelolaan likuiditas, dan stabilitas nilai tukar berjalan lebih sinkron," kata Josua kepada iNews Media Group, Selasa (20/1/2026).
Josua menambahkan bahwa kunci utama untuk menjaga kepercayaan pasar di tengah proses transisi ini terletak pada paket komunikasi yang konsisten dan penegasan batas peran yang jelas antara kedua lembaga.
Dengan koordinasi yang lebih rapi, kebijakan moneter dan fiskal diharapkan dapat bergerak searah dalam mendukung stabilitas nilai tukar sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Senada dengan optimisme tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan rencana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras demi mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Purbaya menjamin bahwa meski ada perpindahan personel, independensi Bank Indonesia akan tetap terjaga karena mekanisme pengambilan keputusan di bank sentral bersifat kolektif kolegial.
"Kebijakan moneter, kebijakan fiskal, sektor, semuanya kita jalankan. Selama ini kan cuman sinergi ke arah yang lebih bagus kan? Kalau itu bukan intervensi, kerja sama," ujar Purbaya pada Selasa (20/1/2026).
Purbaya menegaskan bahwa kehadiran Thomas Djiwandono di BI maupun potensi masuknya Juda Agung ke jajaran pemerintahan ditujukan untuk memperkuat fondasi ekonomi, bukan untuk menarik bank sentral ke dalam kepentingan politik praktis.
"Jadi kita akan jaga independensi Bank Sentral dengan Pemerintah semaksimal mungkin. Saya enggak perlu uang Bank Sentral untuk itu (program pemerintah). Kita pastikan likuiditas sistem finansial cukup baik," ujarnya.
(kunthi fahmar sandy)
