Anggie Ariesta
IDXChannel - Pemerintah memiliki utang jatuh tempo sekitar Rp100,7 triliun pada Oktober 2025. Hal itu dinilai dapat memberikan dampak signifikan pada stabilitas fiskal jika tidak dikelola dengan baik.
Chief Economist BCA, David Sumual mengatakan, pembayaran pokok dan bunga utang berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif dan program strategis, serta dapat memicu capital outflow.
"Dampak besarnya utang jatuh tempo terhadap stabilitas fiskal bisa signifikan jika tidak dikelola dengan baik, karena untuk pembayaran pokok dan bunga butuh dana dari APBN," kata David kepada IDX Channel, Kamis (11/9/2025).
Ia menambahkan, tuntutan imbal hasil yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan biaya pinjaman baru, yang pada akhirnya membebani pertumbuhan ekonomi.
Namun, David menilai dampak saat ini masih moderat karena rasio utang terhadap PDB Indonesia yang terkendali di kisaran 39-40 persen pada 2025.
Untuk mengelola risiko ini, David menyarankan pemerintah melakukan refinancing melalui penerbitan SBN baru dan mendiversifikasi instrumen utang.
"Pemerintah dapat melakukan refinancing melalui penerbitan SBN baru sambil melakukan diversifikasi instrumen utang," kata David.
Selain itu, efisiensi belanja APBN dan peningkatan pendapatan negara juga dapat membantu menutup defisit tanpa menambah beban utang baru.
Transparansi dan komitmen pembayaran tepat waktu diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor dan mencegah capital outflow.
David menyebutkan SBN mendominasi portofolio utang pemerintah, dan penerbitan SBN dapat menjadi alat yang efektif jika kondisi pasar stabil.
Namun, ia mengingatkan jika penerbitan terlalu agresif tanpa reformasi struktural, hal itu dapat menurunkan kepercayaan investor.
"Jika dikelola dengan transparan dan digunakan untuk membiayai program produktif, penerbitan SBN dapat meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun internasional," kata dia.
(Febrina Ratna Iskana)
