AALI
8475
ABBA
220
ABDA
6050
ABMM
4270
ACES
615
ACST
186
ACST-R
0
ADES
7200
ADHI
740
ADMF
8300
ADMG
169
ADRO
4100
AGAR
294
AGII
2220
AGRO
600
AGRO-R
0
AGRS
94
AHAP
103
AIMS
240
AIMS-W
0
AISA
176
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1620
AKRA
1405
AKSI
322
ALDO
670
ALKA
288
ALMI
388
ALTO
170
Market Watch
Last updated : 2022/10/06 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
534.27
-0.05%
-0.27
IHSG
7076.62
0.02%
+1.24
LQ45
1010.68
-0.09%
-0.95
HSI
18012.15
-0.42%
-75.82
N225
27311.30
0.7%
+190.77
NYSE
0.00
-100%
-14319.50
Kurs
HKD/IDR 1,934
USD/IDR 15,185
Emas
841,686 / gram

Facebook hingga Instagram Terancam Diblokir, DPR Minta Kominfo Tak Membuat Gaduh

ECONOMICS
Kiswondari Pawiro
Selasa, 19 Juli 2022 08:15 WIB
Dave menyarankan agar pemerintah perlu mengingatkan perusahaan untuk mendaftarkan PSE sejak jauh hari,
Facebook hingga Instagram Terancam Diblokir, DPR Minta Kominfo Tak Membuat Gaduh (FOTO:MNC Media)
Facebook hingga Instagram Terancam Diblokir, DPR Minta Kominfo Tak Membuat Gaduh (FOTO:MNC Media)

IDXChannel  - Komisi I DPR mengingatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bijak dalam menerapkan kebijakan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di lingkup privat, sehingga tak membuat jutaan warga terdampak.

"Semua aplikasi yang digunakan masyarakat pengguna jaringan yang dibangun dengan pajak memiliki kewajiban mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun pemerintah harus bijak dalam melaksanakan kebijakan pendaftaran PSE," kata Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Laksono kepada wartawan dikutip Selasa (19/7/2022).

Dave menyarankan agar pemerintah perlu mengingatkan perusahaan untuk mendaftarkan PSE sejak jauh hari, sehingga waktunya tidak mendesak dan tidak menimbulkan kegaduhan yang berdampak pada perusahaan dan masyarakat.

"Masyarakat yang jumlahnya puluhan hingga ratusan juta orang pengguna aplikasi, terancam tidak bisa menggunakan aplikasinya dan terancam mata pencariannya," ujarnya.

Apalagi, jika mengutip survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2021-2022 bahwa WhatsApp menjadi aplikasi perpesanan yang paling sering digunakan (98,07%), dan Facebook Messenger (47,12 %). Dan banyak penggunanya merupakan pemilik usaha rumahan daring, seperti jual beli makanan hingga produk pakaian lokal.

Menurutnya, berbagai dampak negatif tersebut harus dihindari pemerintah sehingga diperlukan peraturan yang jelas mengenai pelaksanaan teknis dari kebijakan PSE.

Oleh karena itu, Dave mengingatkan penegakan aturan untuk meningkatkan devisa negara merupakan hal yang penting. Namun, harus sesuai aturan dan terstruktur penerapannya.

"Pelaksanaan aturan tersebut harus sesuai aturan dan terstruktur sehingga masyarakat tidak terganggu kehidupannya atas kebijakan tersebut," tandasnya. 

(SAN)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD