"Pemerintah sudah sangat paham bahwa penyebab PHK dan penutupan pabrik adalah karena maraknya praktik impor ilegal yang melibatkan pejabat atau pegawai kementerian, importir nakal, hingga aparat penegak hukum sebagai sindikat mafia impor yang bersarang di Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan," katanya.
Nandi berharap agar pemerintah di bawah naungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih tegas untuk menindak permasalahan utama yang mengganggu industri tekstil dalam negeri, yakni produk impor tekstil ilegal.
"Kami menolak praktik impor borongan atau kubikasi dan praktik semua bentuk praktik impor ilegal," tegas Nandi.
Dia melanjutkan, aliansi pengusaha dan pekerja TPT, baik skala besar, menengah hingga industri kecil menengah (IKM) meminta pemerintah agar tegas menolak intervensi negara-negara asing dalam memengaruhi kebijakan perlindungan pasar dalam negeri Indonesia.
"Kami juga meminta pemerintah untuk berani menolak segala bentuk intervensi negara asing terhadap kebijakan pasar domestik termasuk intervensi yang dilakukan oleh mafia impor bersama kroni-kroninya, serta para retailer barang-barang impor," terang Nandi.