Azhfar Muhammad
IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan bahwa tindakan tegas akan dilakukan terhadap lima kapal penangkap ikan oleh kapal cantrang di Situbondo, Jawatimur pada, Selasa (28/12/2021).
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Adin Nurawaluddin menjelaskan bahwa kelima kapal yang ditangkap tersebut tidak memiliki perizinan yang sah dan mengoperasikan alat tangkap yang dilarang oleh Pemerintah.
“Kami menyampaikan bahwa kelima kapal yang ditangkap tersebut tidak memiliki perizinan yang sah dan mengoperasikan alat tangkap yang dilarang oleh Pemerintah , dan untuk proses hukum akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Adin Nurawaluddin dalam keterangan resmi yang diterima MPI, Kamis (30/12/2021).
Adin menjelaskan bahwa pelarangan alat tangkap cantrang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2020.
“Pelarangan ini sendiri dilaksanakan berdasarkan kajian yang mendalam terkait dampak merusak alat tangkap tersebut. Selain itu, proses dan fasilitasi peralihan alat tangkap ini telah berlangsung cukup lama,” ujarnya.
Dengan demikian pihak KKP Meminta para pelaku usaha untuk kooperatif terkait dengan pelarangan cantrang tersebut.
“KKP tidak asal melarang, semua berdasarkan kajian dan KKP juga telah memfasilitasi peralihan ke alat tangkap yang ramah lingkungan dan segera beralih ke alat tangkap yang sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.
Adin memastikan bahwa pihaknya akan menindak tegas apabila masih menemukan alat tangkap cantrang di lapangan.
“Kami ingatkan juga para Pemilik, jadi kami tegas bukan hanya kepada operator di lapangan saja, tetapi juga pemilik. Selain dengan KUHP, pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari penggunaan alat tangkap terlarang dapat dijerat dengan undang-undang anti tindak pidana pencucian uang atau TPPU," pungkas Adin.
Terkait dengan percepatan peralihan alat tangkap Cantrang ke Jaring Berkantong, Adin mengatakan KKP melalui Ditjen Perikanan Tangkap menyiapkan gerai perizinan. Hal ini merupakan bentuk upaya KKP yang secara proaktif mendorong agar nelayan tidak lagi mengoperasikan alat tangkap Cantrang. (TIA)
