Kiswondari Pawiro
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berulangkali memperingatkan ancaman krisis dan gelapnya ekonomi dunia pada 2023, lantas mampukah ekonomi Indonesia menghadapi guncangan ekonomi tersebut?
Dalam diskusi publik yang bertajuk “Mampukah Arsitektur APBN 2023 Menghadapi Gelapnya Ekonomi Dunia?” pada Senin (22/8/2022), Wakil Ketua Badan Anggaran, Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan apakah dengan dekatnya ancaman tersebut ekonomi Indonesia akan mampu bertahan.
“Sebagaimana kita ketahui, yang kita sampaikan kondisi ekonomi kita ini dalam sinyal-sinyal IMF menyampaikan, bahkan sudah menyematkan istilah gelap signifikan. IMF menyampaikan itu, karena sudah melihat kondisi geopolitik yang tidak bisa kita hindari, dan ini betul-betul bukan faktor internal, faktor eksternal yang harus kita hadapi,” kata Cucun.
Cucun menyampaikan, pesan yang perlu disampaikan ke publik agar jangan menjadikan kondisi ini sebagai suatu hal yang bisa dimanfaatkan oleh para spekulan. Apalagi, kondisi masyarakat Indonesia ini kadang menerima mentah-mentah apa yang disampaikan pengamat ekonomi dan juga anggota DPR. Padahal, ini sangat berbahaya karena ekonomi ini sifatnya fluktuatif.
“Ini berbahaya sekali padahal yang namanya ekonomi ini fluktuatif. Bisa saja kondisi sekarang, BBM misalkan karena subsidi kita terlalu besar, akan terjadi guncangan ekonomi yang harus disiapkan soft buffer-nya itu seperti apa nanti,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah dengan DPR tujuannya adalah hanya satu, yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan fungsi APBN yakni distribusi, alokasi dan stabilisasi yang akan dijalankan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR. Sehingga, masukan-masukan dari para pembicara ini sangat diperlukan Fraksi PKB dalam mengambil kebijakan di DPR RI.
“Kondisi stagnasi yang disebabkan oleh lonjakan inflasi global dan pelambatan ekonomi sebagai dampak pada geopolitik tadi, akan kita lihat bagaimana para pembicara termasuk di sini arsitek APBN-nya. Kita harapkan ini diskusi menjadi rujukan bagi fraksi PKB untuk membuat kebijakan,” ungkap Cucun.
Apalagi, kata Cucun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali menyampaikan peringatan terkait dengan arsitektur anggaran ini, agar selalu waspada, antisipatif, dan responsive. Ini semua harus dicatat sebagai pengatur kebijakan di DPR. Juga bagaimana perangkat-perangkat atau pemangku kebijakan ini menerima informasi, karena krisis 1998 terjadi karena proses informasi yang telat dan karena informasi para pengambil kebijakan yang menimbulkan kebingungan.
Namun, Cucun bersykur bahwa sejak 2008 ini sudah ada alat untuk menyaring informasi untuk mengambil kebijakan dengan lebih cepat. Sehingga, krisis pandemi 2020 bisa cepat ditanggulangi karena sudah banyak alat yang menjadi guidance para pengambil kebijakan dengan hitungan yang matang.
