AALI
8850
ABBA
236
ABDA
6025
ABMM
4340
ACES
630
ACST
196
ACST-R
0
ADES
7150
ADHI
765
ADMF
8600
ADMG
169
ADRO
3870
AGAR
302
AGII
2350
AGRO
625
AGRO-R
0
AGRS
100
AHAP
106
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
147
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1580
AKRA
1305
AKSI
322
ALDO
700
ALKA
290
ALMI
412
ALTO
177
Market Watch
Last updated : 2022/09/26 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
534.17
-1.43%
-7.74
IHSG
7078.26
-1.4%
-100.32
LQ45
1011.21
-1.41%
-14.43
HSI
18025.82
0.52%
+92.55
N225
26619.53
-1.97%
-534.30
NYSE
13796.99
-2.26%
-319.60
Kurs
HKD/IDR 1,914
USD/IDR 15,031
Emas
792,736 / gram

Hanya 3 dari 176 Lembaga Filantrofi yang Diduga Selewengkan Dana Terdaftar di Kemensos

ECONOMICS
Michelle Natalia
Jum'at, 12 Agustus 2022 01:09 WIB
Mensos mengaku tengah membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Bantuan Sosial (bansos).
Hanya 3 dari 176 Lembaga Filantrofi yang Diduga Selewengkan Dana Terdaftar di Kemensos (FOTO:MNC Media)
Hanya 3 dari 176 Lembaga Filantrofi yang Diduga Selewengkan Dana Terdaftar di Kemensos (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyebut dari 176 lembaga filantrofi yang bermasalah, mayoritas tidak terdaftar di Kementerian Sosial (Kemensos).

Hal ini disampaikan Mensos dalam Rapat Koordinasi Kemensos dengan PPATK dan aparat penegak hukum yang digelar, Kamis,(11/08/2022) di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta,(11/08/2022)

"Kemudian PPATK memberikan data kesaya ada 176 didata kami hanya 3,"ujar Mensos Risma

Berdasarkan data yang didapatkan PPATK, sejumlah lembaga tersebut diduga ada yang tidak menggunakan dana untuk kepentingan sosial.

Dengan adanya temuan tersebut, Mensos mengaku tengah membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Bantuan Sosial (bansos).

Diketahui, satgas yang dibuat mantan Wali Kota Surabaya ini telah melibatkan Bareskrim Polri, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM). 

Selain itu nantinya Kemensos juga akan mengajak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) masuk dalam bagian satgas untuk mentakedown secara awal media sosial sejumlah lembaga filantrofi jika diketahui ijin operasional nya tidak diberikan oleh kemensos. 

"Karena itu saya berharap tim ini bisa jalan paralel (sambil) kita merubah UU. Saya yakin pasti minimal 6 bulan saya tidak ingin kecolongan lagi,"ujarnya. 

Politikus PDIP ini menyampaikan selain mengawasi perizinan PUB dan Bansos, satgas ini nantinya juga akan bertugas untuk melakukan evaluasi pada perbedaan data-data temuan. Dimana evaluasi itu  diharapkan akan selesai pada akhir Agustus 2022.

"Kita berharap tim (satgas) ini selesai saya mohon bantuan dari semuanya kita kerja keras untuk Agustus ini bisa selesai,"ujarnya

(SAN)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD