Tangguh Yudha
IDXChannel - Perum Bulog buka suara terkait mahalnya harga beras meskipun stok nasional melimpah. Menurut perusahaan pelat merah tersebut, fenomena ini bisa terjadi karena 92 persen stok beras nasional berada di pelaku usaha swasta.
Direktur Utama Perum Bulog, Achmad Rizal Ramdhani menjelaskan, porsi yang berada di bawah kendali pemerintah hanya sekitar 4 juta ton atau setara 8 persen dari total produksi beras nasional yang diperkirakan mencapai 35 juta ton. Dengan begitu, ruang gerak intervensi pemerintah sangat terbatas.
"Dengan porsi hanya 8 persen, ruang gerak intervensi pemerintah memang terbatas. Namun Bulog memastikan setiap butir beras yang kami kelola digunakan secara strategis untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” ujar Achmad Rizal dalam keterangan resminya, Jumat (15/8/2025).
Meskipun Bulog hanya menguasai sekitar 8 persen dari produksi nasional, lanjutnya, badan usaha tersebut masih menjadi pemilik stok beras terbesar di Indonesia dan jaringan distribusi terluas hingga pelosok daerah.
Menurutnya, dengan jaringan distribusi melalui pasar tradisional, ritel modern, outlet Rumah Pangan Kita (RPK), dan mitra distribusi lainnya, Bulog dapat melakukan intervensi pasar untuk melakukan stabilisasi harga apabila gejolak harga tidak stabil.
Hingga pertengahan Agustus 2025, Bulog telah menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke seluruh provinsi melalui operasi pasar, pasar tradisional, dan jaringan ritel modern. Upaya ini dilakukan secara masif untuk menekan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Bulog juga terus berkoordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pangan untuk memastikan ketersediaan beras tetap terjaga, khususnya menjelang periode konsumsi tinggi.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap masyarakat dapat melihat bahwa kestabilan harga tidak hanya ditentukan oleh jumlah stok nasional, tetapi juga oleh distribusi penguasaan stok dan dinamika pasar yang melibatkan banyak pihak.
(Febrina Ratna Iskana)
