AALI
9275
ABBA
280
ABDA
0
ABMM
2410
ACES
720
ACST
192
ACST-R
0
ADES
6225
ADHI
815
ADMF
8200
ADMG
177
ADRO
3250
AGAR
310
AGII
2220
AGRO
750
AGRO-R
0
AGRS
113
AHAP
99
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
154
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1545
AKRA
1160
AKSI
272
ALDO
745
ALKA
296
ALMI
308
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
546.99
1.02%
+5.51
IHSG
7186.56
0.74%
+53.11
LQ45
1026.34
0.98%
+9.98
HSI
19763.91
-0.8%
-158.54
N225
28942.14
-0.96%
-280.63
NYSE
0.00
-100%
-15846.79
Kurs
HKD/IDR 1,889
USD/IDR 14,765
Emas
836,469 / gram

Harga Minyak Goreng di Atas HET, DPR Minta Kemendag Tegas

ECONOMICS
Advenia Elisabeth/MPI
Kamis, 11 November 2021 19:04 WIB
DPR meminta Kementerian Perdagangan mengambil langkah dalam mengendalikan harga minyak goreng.
DPR meminta Kementerian Perdagangan mengambil langkah dalam mengendalikan harga minyak goreng.  (Foto: MNC Media)
DPR meminta Kementerian Perdagangan mengambil langkah dalam mengendalikan harga minyak goreng. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta Kementerian Perdagangan mengambil langkah dalam mengendalikan harga minyak goreng. Pasalnya, harga minyak goreng terus naik belakangan ini hingga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Saya minta Kemendag segera merealisasikan rencananya untuk mengeluarkan surat yang meminta seluruh produsen minyak goreng tetap menjaga pasokan dalam rangka stabilisasi harga dan ketersediaan minyak goreng melalui penyediaan minyak goreng kemasan sederhana di pasar ritel dan pasar tradisional yang dijual sesuai HET," ujar Nevi dalam keterangan resminya, Kamis (11/11/2021).

Nevi menyampaikan, harga minyak goreng naik 6-11 persen sepanjang bulan Oktober 2021. Hal itu dampak dari kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO sebesar 44,03 persen. Nevi berharap pemerintah mengambil langkah cepat untuk menghentikan ekspor CPO.

Berangkat dari situ, dirinya mendesak pemerintah untuk segera melakukan koordinasi dengan pengusaha minyak goreng.

Menurutnya, perlu ada dorongan bagi industri kelapa sawit guna menciptakan industri terintegrasi dari hulu ke hilir. Sehingga pemerintah dapat menyediakan CPO dengan harga khusus untuk diproduksi jadi minyak goreng dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Agar harga minyak goreng ini segera stabil, pemerintah secara cepat agar menghentikan ekspor CPO untuk memenuhi permintaan dalam negeri, sekaligus menahan kenaikan harga minyak goreng. Di sisi lain, penghentian sementara ekspor CPO harus dioptimalkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri," ungkapnya.

Sebagai informasi, data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) telah merilis harga minyak goreng curah telah mencapai Rp 17.300 per kilogram (kg). Sementara untuk minyak goreng kemasan bermerk 1 sebesar Rp 18.350 per kg dan minyak goreng kemasan bermerk 2 sebesar Rp 17.900 per kg.

Meskipun Indonesia adalah produsen Crude Palm Oil (CPO) terbesar, namun kondisi di lapangan menunjukkan sebagian besar produsen minyak goreng tidak terintegrasi dengan produsen CPO. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD