AALI
9425
ABBA
276
ABDA
0
ABMM
2440
ACES
740
ACST
190
ACST-R
0
ADES
6150
ADHI
790
ADMF
8175
ADMG
174
ADRO
3190
AGAR
314
AGII
2300
AGRO
830
AGRO-R
0
AGRS
113
AHAP
95
AIMS
280
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1575
AKRA
1190
AKSI
274
ALDO
755
ALKA
288
ALMI
298
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/12 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
538.68
-0.69%
-3.72
IHSG
7129.28
-0.43%
-31.11
LQ45
1012.04
-0.62%
-6.29
HSI
20175.62
0.46%
+93.19
N225
28546.98
2.62%
+727.65
NYSE
15602.93
0.32%
+50.23
Kurs
HKD/IDR 205
USD/IDR 14,795
Emas
850,422 / gram

Harga TBS Masih Anjlok Meski Ekspor Sudah Dibuka, Ini Saran APKASINDO untuk Pemerintah

ECONOMICS
Minggu, 26 Juni 2022 18:53 WIB
Kondisi terkini, TBS petani swadaya saat ini hanya dihargai Rp1.127 per kilogram.
Harga TBS Masih Anjlok Meski Ekspor Sudah Dibuka, Ini Saran APKASINDO untuk Pemerintah (foto: MNC Media)
Harga TBS Masih Anjlok Meski Ekspor Sudah Dibuka, Ini Saran APKASINDO untuk Pemerintah (foto: MNC Media)

IDXChannel - Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di kalangan petani masih terus anjlok meski pemerintah telah membuka kembali keran ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Kondisi terkini, TBS petani swadaya saat ini hanya dihargai Rp1.127 per kilogram.

Menurut Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), posisi harga TBS tersebut berada di kisaran 24 persen hingga 57 persen di bawah harga normal, dengan didasarkan pada harga penetapan Dinas Perkebunan di 22 Provinsi yang memiliki lawan sawit di wilayahnya.

"Untuk menyelesaikan masalah semakin turunnya harga TBS petani ini, tidak ada pilihan lain, bahwa pemerintah harus mencabut atau mengurangi beban di hilir, karena beban di hilir yang menanggungnya adalah hulu, seperti BK (Bea Keluar), PE (Pungutan Ekspor), DMO-DPO (Domestic Market Obligation-Domestic Price Obligation) dan FO (flush-out)," ujar Ketua Apkasindo, Gulat Manurung, dalam keterangan resminya, Minggu (26/6/2022).

Menurut Gulat, pemerintah saat ini hanya memiliki tiga opsi untuk mengembalikan atau menormalkan harga TBS milik petani swadaya maupun petani mitra.

Opsi pertama, jika tetap menggunakan full beban seperti saat ini, seperti adanya PE, BK (Bea Keluar) dan ditambah lagi aturan DMO-DPO dan FO, maka harga CPO Indonesia hasil tender KPBN akan jatuh pada angka kisaran Rp9.227 per kilogram (belum potong pajak). Dan setelah ditransmisikan ke harga TBS Petani bakal menjadi Rp1.963 per kilogram, dengan mengasumsikan rendemen TBS sebesar 21 persen. 

Sedangkan opsi kedua, menurut Gulat, jika beban hanya BK dan PE tidak ada DMO/DPO, dimana BK diturunkan dari semula US$288 per ton menjadi US$200 per ton dan PE dari US$200 ditekan menjadi US$150, maka totalnya menjadi US$350, dan harga CPO Domestik Rp15.111 per kilogram CPO dan harga TBS Petani naik menjadi Rp3.200 per kilogram.

Sedangkan opsi ketiga, jika CPO tanpa beban sama sekali, maka harga CPO Indonesia akan sama dengan harga Rotterdam dan harga TBS Petani menjadi Rp.4.050 per kilogram TBS.

"Namun Opsi ketiga ini tidak mungkin lah kami rekomendasikan dipilih pemerintah, karena negara tentu butuh pemasukan dari BK dan BPDP-KS butuh dana dari PE untuk memutar dan menjalankan lima program BPDP-KS," ungkap Gulat.

Maka jika ingin mewujudkan keinginan Presiden Jokowi yaitu minyak goreng rakyat tersedia serta terjangkau sesuai harga HET, maka menurut Gulat, harga TBS Petani harus dibeli dengan harga wajar. Dengan begitu maka perusahaan mendapatkan kepastian dan negara mendapat devisa serta pajak dari kespor CPO dan turunannya. "Dengan demikian, maka tentu opsi kedua adalah yang paling tepat untuk diterapkan saat ini," tegas Gulat. (TSA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD