Atikah Umiyani/MPI
IDXChannel - Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah menilai lonjakan harga beras hingga menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah menjadi bukti gagalnya program swasembada pemerintah.
Pada akhirnya, ketersediaan beras dalam negeri harus bergantung pada impor sehingga mempengaruhi permintaan dan penawarannya.
"Memang persoalannya itu kan dari sisi produksi, barangnya, dan ini kan dimulai dari kegagalan Pemerintah melakukan swasembada beras. Karena gagal (swasembada beras lalu) bergantung kepada impor," jelas Hidayatullah, dikutip Senin (4/3/2024).
Hidayatullah menambahkan, persoalan kenaikan harga beras terjadi lantaran adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Meskipun saat ini stok beras diklaim tetap ada tapi tak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
"Kalau stok ada gak mungkin harga naik, kan hukum alam tidak bisa diakalin. Artinya, kalau memang barang gak ada pasti otomatis harganya akan naik, kecuali spekulan-spekulan bermain. Kalau spekulan bermain kan Pemerintah yang berkuasa gampang saja menurut saya. Jadi, saya lebih cenderung ini masalah ketersediaan stok," ungkapnya.
Oleh karena itu, Hidayatullah mendesak Pemerintah bersungguh-sungguh menyiapkan persediaan pangan. Jangan hanya untuk 4 sampai 5 bulan saja, melainkan untuk setahun. Sehingga persoalan klasik di mana terjadi kenaikan harga pangan jelang hari-hari besar tidak terjadi setiap tahun.
"Asal ada hari besar otomatis harga naik, otomatis harga naik begitu. Jadi, saya kira ini masalah mudah, uang ada, tingkatkan produksi kekurangannya baru dari impor," tegasnya.
"Saya kira beberapa tahun kalau fokus untuk sektor pangan ini itu bisa (swasembada pangan). Untuk Indonesia yang semuanya tersedia, lahannya subur, dan APBN nya mendukung, tinggal kesungguhannya saja," lanjutnya.
Di sisi lain, Pemerintah dianggap telah salah langkah melakukan penyaluran bansos beras besar-besaran. Ini juga menjadi penyebab stok beras semakin langka.
"Karena stoknya gak ada, saya yakin spekulan juga pasti bermain cari untung di skni. Semua sisi akhirnya menyebabkan harga itu naik dan kuncinya semua harusnya penanggung jawabnya tetap harus Pemerintah lah, sebenarnya ini bisa diakali. Karena sekali lagi ini problem tiap tahun, problem ini setiap tahun, ya kalau jor-joran bansos mungkin itu 5 tahun sekali ya, tapi kalau soal hari besar itu seharusnya sudah bisa diatasi dengan baik," tukasnya.
(DES)
