Maulina Ulfa - Riset
IDXChannel - Pemerintah Inggris berada dalam kekacauan seiring Menteri Dalam Negeri Inggris, Suella Braverman menyatakan pengunduran dirinya pada Rabu (19/20).
Menyusul guncangan politik di parlemen Inggris ini, desakan untuk meminta Truss mundur semakin meluas.
Partai Konservatif Inggris, tempatnya bernaung juga tengah menjadi sorotan akibat sejumlah kebijakan ekonomi kontroversial yang dikeluarkan PM Truss. Bahkan, rumor penggulingan Perdana Menteri yang baru saja menjabat tersebut kencang berhembus.
Namun, di bawah tekanan tanpa henti ini, Liz Truss menolak tuntutan agar dia mengundurkan diri. Dalam pernyataannya Truss mengatakan, "Saya seorang pejuang dan bukan orang yang mudah menyerah."
Dalam sesi tanya jawab parlemen, Truss juga sempat menyatakan permintaan maafnya karena mengumumkan agenda pemotongan pajak yang telah mengguncang pasar keuangan dan menyebabkan mata uang Inggris terperosok menuju kejatuhan.
Namun dia terus bersikeras di tengah kritikan keras dari anggota parlemen oposisi dan ekspresi kehilangan harapan Partai Konservatifnya sendiri.
“Saya harus mengambil keputusan karena situasi ekonomi untuk menyesuaikan kebijakan kami,” kata Truss.
Mengutip The New York Times, hal itu adalah siksaan brutal bagi Truss setelah audiensi ketiganya sebagai perdana menteri. Namun, meski menyakitkan, analis politik mengatakan kejadian itu tidak menghasilkan pukulan KO yang akan membuat penggulingannya segera terjadi.
Namun, pertanyaan sulit oleh anggota parlemen oposisi memang menghasilkan pembalikan arah dalam kebijakan pemerintah.
Diketahui, inflasi di Inggris telah meningkat 10,1% karena konsumsi rumah tangga berada di bawah tekanan dari kenaikan tahunan harga pangan paling tajam selama lebih dari 40 tahun di tengah krisis biaya hidup.
Kantor Statistik Nasional (ONS) mengatakan indeks harga konsumen naik menjadi 10,1% pada September, kembali ke level dua digit setelah sedikit turun menjadi 9,9% pada Agustus. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibanding tahun 1982.
Blunder Kebijakan Pemotongan Pajak
Pada 23 September, Menteri Keuangan Kwansi Kwarteng--yang sekarang telah mengundurkan diri--mengumumkan kebijakan pemotongan pajak terbesar dalam sejarah Inggris dalam 50 tahun.
Diperkirakan sekitar 45 miliar pound pajak akan hilang selama lima tahun. Rencana ekonomi baru yang disebut "Trussonomics" ini mengacu pada kebijakan serupa di era Ronald Reagan atau masa Reaganomics pada 1980an.
Pasar global merespon kebijakan tersebut dengan menjual aset yang didukung Inggris dan mendorong mata uang Inggris merosot tajam menjadi USD1,03 sekaligus nilai terendah yang pernah ada terhadap dolar AS.
Nilai Tukar Poundsterling Terhadap USD
Sumber: Trading Economics
Pengumuman rencana baru Kwarteng dan Truss juga memicu aksi jual obligasi pemerintah yang begitu ekstrem sehingga Bank of England harus mengintervensi pasar dengan membeli obligasi senilai 65 miliar pound untuk memulihkan kondisi pasar yang kacau.
Salah satu alasan Trussonomics begitu menakutkan adalah gagasan bahwa pemotongan pajak akan dibiayai dengan pinjaman lebih lanjut.
Inggris sudah memiliki beban utang publik yang signifikan. Tanpa adanya pajak baru, Biro Anggaran Inggris memperingatkan, utang publik akan membengkak menjadi 320% dari PDB Inggris dalam 50 tahun, naik dari 96%, atau menjadi 2,4 triliun pound.
