Febrina Ratna Iskana
Kejutan Beruntun
Sebelum AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada akhir Februari, ekonomi global baru saja pulih dari guncangan tahun lalu akibat gelombang tarif tinggi yang diberlakukan Presiden Donald Trump terhadap mitra dagang global.
Diskusi tentang ketegangan perdagangan lebih tenang pada pertemuan tahun ini, begitu pula perang Rusia terhadap Ukraina, meskipun para menteri keuangan G7 berjanji untuk terus menekan Rusia.
“Namun, serangkaian guncangan yang terus-menerus, yang dimulai dengan pandemi Covid-19 pada 2020 dan invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, mengajarkan negara-negara bahwa AS bukan lagi "jenderal" tatanan internasional dan belum tentu memberikan solusi,” kata Lipsky.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Jumat meluncurkan inisiatif yang menyerukan negara-negara G20, IMF, dan Bank Dunia untuk mengambil tindakan terkoordinasi guna memastikan akses yang memadai terhadap pupuk di tengah gangguan pasokan dari negara-negara Teluk.
Namun, tujuh minggu setelah perang dimulai, hal itu tidak akan banyak membantu mengurangi kekurangan dan harga tinggi bagi para petani yang kini menanam tanaman musim semi di seluruh Belahan Bumi Utara.
Kepala ekonom di Bank Pembangunan Afrika, Kevin Chika Urama, mengatakan krisis Timur Tengah memberikan dorongan baru bagi negara-negara Afrika untuk memperdalam hubungan perdagangan dan ekonomi regional, berupaya mencari sumber energi alternatif, memperluas basis pajak domestik mereka, dan memanfaatkan cadangan gas alam yang sangat besar.
"Ketegangan geopolitik adalah hal yang normal baru dan ketidakpastian dalam pembuatan kebijakan telah menjadi pasti," katanya kepada panel yang terdiri dari kepala ekonom lain dari lembaga multilateral.
Di sisi lain, para menteri keuangan, bank sentral, dan pejabat lain yang menghadiri pertemuan tersebut menyatakan frustrasi karena terjerumus ke dalam bencana ekonomi lain akibat tindakan Trump.
Di balik pintu tertutup, para pejabat, khususnya dari Eropa, mengirimkan pesan yang jelas kepada AS bahwa Washington perlu mengambil tindakan untuk membuka kembali selat tersebut, kata seorang pejabat keuangan senior yang menghadiri pertemuan tersebut.
Di depan umum, komentar-komentar tersebut lebih diplomatis dan tidak saling menyalahkan.
"Simpul konflik ini adalah Selat Hormuz. Kita perlu membukanya, tetapi bukan dengan harga berapa pun. Saya tidak ingin membayar satu dolar pun untuk melewati Selat Hormuz," kata Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure kepada wartawan.
Guncangan beruntun, termasuk perang ini, telah mengacaukan perencanaan bagi negara-negara berkembang "dan Anda hampir tidak punya waktu untuk bernapas," sambungnya.
(Febrina Ratna Iskana)
