Selain itu, lanjut Stephen, penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keamanan siber dan teknologi blockchain di kalangan pegawai pemerintahan dan masyarakat umum.
Edukasi ini dinilai Stephen merupakan langkah sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami manfaat dan cara kerja teknologi ini, sehingga implementasinya dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Sejauh ini, sejumlah negara diketahui telah berhasil mengimplementasikan teknologi blockchain dalam sistem pemerintahannya. Estonia, misalnya, merupakan pelopor dalam penggunaan blockchain untuk sistem e-Residency, catatan kesehatan elektronik, dan administrasi publik lainnya.
"Pendekatan ini memastikan keamanan dan transparansi data warga negara mereka. Di Swiss, teknologi blockchain juga diterapkan untuk sistem pemungutan suara elektronik, yang membantu memastikan bahwa hasil pemungutan suara tidak dapat dimanipulasi dan dapat diaudit secara transparan," ujar Stephen.
Tak hanya itu, di Filipina juga muncul inisiatif eGOVchain yang bertujuan untuk memodernisasi operasi pemerintah dengan menggunakan teknologi blockchain, menciptakan sistem yang transparan, efisien, dan tanpa kertas.