Carlos Roy Fajarta Barus
Terkait penegakan hukum, Burhanuddin juga melihat responden yang menyebutkan kinerja penegakan hukum baik berkurang drastis selama kurun waktu beberapa bulan terakhir di 2022.
"Persepsi publik terhadap penegakan hukum yang mengatakan baik mengalami penurunan dari 43,8 persen di Februari 2022 menjadi 29,1 persen di Mei 2022. Kita bisa berdebat apakah karena inflasi ekonomi meningkat selama beberapa bulan terakhir jadi semua menjadi gelap," tutur Burhanuddin.
Lebih lanjut ia juga mengungkapkan ada 58,1 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Namun adapula yang mengatakan tidak puas sebesar 35,1 persen.
"Dalam analisis ini kita tambahkan data inflasi. Ada paralel, ketika persepsi approval rating Presiden meningkat itu ketika inflasi tinggi. Ada anomali, inflasi hanya 1 persen Juli 2020 sampai akhir 2021 itu inflasi rendah itu 60 persen atau 59 persen tapi saat itu ada pandemi Covid-19 sedang berat-beratnya. Di luar itu paralel, approval rating Jokowi terpukul," papar Burhanuddin.
Dijelaskannya juga bahwa ada peningkatan inflasi ekonomi di Indonesia yang membuat 'gerah' masyarakat dan para pelaku usaha. Bahkan inflasi dan meningkatnya harga kebutuhan pokok ini membuat approval rating Presiden Jokowi tergerus cukup dalam bila dibandingkan dalam kurun waktu enam tahun terakhir.
