Atikah Umiyani/MPI
Menkeu juga mengatakan, sebetulnya, anggaran 5% itu kalau dilihat dari track record juga hampir dilakukan semua kementerian. Sehingga kira-kira ada di daerah atau bagian yang dianggap tidak akan mengganggu prioritas dari K/L itu. Itu yang kita lakukan.
"Jadi ini mekanisme yang sudah berjalan selama empat tahun, semenjak pandemi tapi kemudian ini dianggap sebagai mekanisme untuk mempertajam dari keseluruhan pengelolaan anggaran kementerian/lembaga," ungkapnya.
Sri Mulyani pun menekankan, sejatinya qutomatic adjustment bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mendesak sesuai prioritas pemerintah. Misalnya, saat terjadi banyaknya jalan rusak di daerah, anggaran cadangan K/L bisa digunakan.
"Waktu tahun lalu juga dilakukan prioritas baru seperti Inpres untuk jalan karena jalan-jalan rusak. Sehingga kalau memang dianggap ada suatu prioritas baru, kita minta seluruh K/L untuk mencadangkan 5%," tuturnya.
Meski begitu, Sri Mulyani belum mau menjelaskan, anggaran hasil blokir pada tahun ini akan digunakan untuk memenuhi kebijakan apa saja. Ia hanya menekankan pencairannya akan disesuaikan kebutuhan prioritas pemerintah.
(NIY)
