AALI
9275
ABBA
280
ABDA
0
ABMM
2410
ACES
720
ACST
192
ACST-R
0
ADES
6225
ADHI
815
ADMF
8200
ADMG
177
ADRO
3250
AGAR
310
AGII
2220
AGRO
750
AGRO-R
0
AGRS
113
AHAP
99
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
154
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1545
AKRA
1160
AKSI
272
ALDO
745
ALKA
296
ALMI
308
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
546.99
1.02%
+5.51
IHSG
7186.56
0.74%
+53.11
LQ45
1026.34
0.98%
+9.98
HSI
19763.91
-0.8%
-158.54
N225
28942.14
-0.96%
-280.63
NYSE
0.00
-100%
-15846.79
Kurs
HKD/IDR 1,889
USD/IDR 14,765
Emas
836,469 / gram

Ini Empat Fokus Kebijakan Fiskal Jokowi di 2023

ECONOMICS
Rista Rama Dhany
Minggu, 17 April 2022 06:30 WIB
Pemerintahan Presiden Jokowi sudah mulai memfokuskan kebijakan fiskal yang akan dilakukan pada 2023 untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Ini Empat Fokus Kebijakan Fiskal Jokowi di 2023 (FOTO: Dok MNC Media)
Ini Empat Fokus Kebijakan Fiskal Jokowi di 2023 (FOTO: Dok MNC Media)

IDXChannel - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mulai memfokuskan kebijakan fiskal yang akan dilakukan pada 2023 untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Mengutip keterangan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Minggu (14/4/2022), berikut empat fokus kebijakan fiskal pemerintah pada 2023.

1. Program prioritas yang akan menjadi fokus yaitu pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri dan dukungan pertumbuhan ekonomi hijau.

2. Pagu indikatif pendapatan negara yang lebih tinggi pada 2023, yakni kisaran Rp2.255,5 triliun sampai Rp2.382,6 triliun atau mencapai 11,28 hingga 11,76 persen dari Produk Domesik Bruto (PDB).

3. Belanja negara pada 2023 didesain pada kisaran 14,09 hingga 14,71 persen dari PDB yaitu pada kisaran antara Rp2.818,1 triliun hingga Rp2.979,3 triliun, yang terdiri atas belanja pusat yaitu antara Rp2.017 triliun hingga Rp2.152 triliun dan transfer ke daerah antara Rp800 triliun hingga Rp826 triliun.

4. Defisit APBN pada 2023 akan tetap berada di bawah 3 persen dari PDB, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.


(RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD