AALI
8900
ABBA
230
ABDA
7075
ABMM
845
ACES
1415
ACST
252
ACST-R
0
ADES
1915
ADHI
1005
ADMF
8250
ADMG
163
ADRO
1315
AGAR
422
AGII
1125
AGRO
1135
AGRO-R
0
AGRS
470
AHAP
68
AIMS
380
AIMS-W
0
AISA
238
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
595
AKRA
3200
AKSI
535
ALDO
930
ALKA
244
ALMI
250
ALTO
382
Market Watch
Last updated : 2021/06/11 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
482.65
-0.44%
-2.14
IHSG
6095.50
-0.2%
-12.04
LQ45
901.64
-0.42%
-3.77
HSI
28842.13
0.36%
+103.25
N225
28948.73
-0.03%
-9.83
NYSE
0.00
-100%
-16620.00
Kurs
HKD/IDR 1,826
USD/IDR 14,188
Emas
866,552 / gram

Jangan Berikan Kendaraan Jika Penagih Utang Tak Tunjukkan Surat Kuasa dan SPPI

ECONOMICS
Carlos Roy Fajarta/Sindo
Selasa, 11 Mei 2021 17:21 WIB
Kasus yang dihadapi Serda Nurhadi akibat diserbu para debt collector atau penagih utang masih berbuntut panjang.
Jangan Berikan Kendaraan Jika Penagih Utang Tak Tunjukkan Surat Kuasa dan SPPI. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Kasus yang dihadapi Serda Nurhadi akibat diserbu para debt collector atau penagih utang masih berbuntut panjang. Bahkan, polisi menegaskan kendaraan tidak boleh diambil jika penagih tidak menunjukkan surat kuasa dan SPPI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, menyebutkan masyarakat yang sedang bermasalah dengan kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor agar melaporkan ke polisi. Termasuk jika kendaraan diambil paksa oleh debt collector yang tidak mengantongi surat kuasa dan SPPI.

"Apabila ada debt collector mendatangi (warga yang bermasalah cicilan kendaraan bermotor dengan leasing) dan hendak mengambil kendaraan bermotor jangan mau apabila dia tidak bisa menunjukkan Surat Kuasa (dari perusahaan pembiayaan) dan SPPI (Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan) yang dikeluarkan Badan Sertifikasi Nasional (BSN)," ujar Yusri Yunus, Selasa (11/5/2021).

Dia menyebutkan apabila debt collector mengambil paksa kendaraan bermotor milik kreditur tanpa memiliki surat kuasa dan SPPI maka korban dapat melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian.

"Kami akan langsung proses, bisa kita jerat dengan 335 365 KUHP ancamannya 9 tahun penjara," tandas Yusri Yunus. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD