AALI
12325
ABBA
196
ABDA
0
ABMM
3060
ACES
995
ACST
161
ACST-R
0
ADES
4830
ADHI
655
ADMF
8075
ADMG
180
ADRO
3150
AGAR
330
AGII
2010
AGRO
935
AGRO-R
0
AGRS
126
AHAP
62
AIMS
232
AIMS-W
0
AISA
157
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
925
AKRA
1005
AKSI
224
ALDO
900
ALKA
302
ALMI
280
ALTO
208
Market Watch
Last updated : 2022/05/23 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
535.20
-1.33%
-7.19
IHSG
6840.78
-1.12%
-77.37
LQ45
1002.57
-1.24%
-12.61
HSI
20470.06
-1.19%
-247.18
N225
27001.52
0.98%
+262.49
NYSE
15080.98
0.3%
+45.11
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,169 / gram

Jawab Isu Kenaikan Gaji dan Tunjangan, Ketua DPRD DKI: Hanya Tunjangan Reses

ECONOMICS
Carlos Roy Fajarta Barus
Senin, 10 Januari 2022 08:08 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menepis isu adanya kenaikan gaji untuk DPRD DKI Jakarta.
Jawab Isu Kenaikan Gaji dan Tunjangan, Ketua DPRD DKI: Hanya Tunjangan Reses (Dok.MNC Media)
Jawab Isu Kenaikan Gaji dan Tunjangan, Ketua DPRD DKI: Hanya Tunjangan Reses (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menepis isu adanya kenaikan gaji untuk DPRD DKI Jakarta. Edi menegaskan yang ada adalah kenaikan tunjangan dan itupun tidak signifikan.

“Jadi sebetulnya bukan kenaikan gaji DPRD, karena DPRD tidak pernah naik gaji. Itu adalah mengenai persoalan tunjangan reses, itu aja yang naik,” ujar Prasetyo Edi Marsudi, Minggu (9/1/2022).

Ia mengklaim apa yang dikatakan di media sosial tentang adanya kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta itu tidak benar. 

Selain itu, Prasetyo menyebut besaran kenaikan tunjangan DPRD juga tidak signifikan. Sementara di sisi lain tunjangan untuk pemerintah sebenarnya yang lebih besar dari DPRD.

“Kayak sosper, reres itu kan kayak ngasih tau semua, dan itu (dana program) enggak kita pegang. Pihak ketiga. Jadi enggak ada sangat pemborosan pembiayaan (DPRD),” jelas Prasetyo Edi Marsudi.

Terkait pertimbangan kenaikan tunjangan, Prasetyo menjelaskan selama pandemi Covid-19 ini DPRD DKI Jakarta belum bisa berbuat banyak karena semua serba terbatas. 

Sementara di sisi lain Pemerintah bisa tampil di tengah-tengah masyarakat dengan anggaran dan tunjangannya yang besar. “Justru tunjangan Gubernur (Anies Baswedan) justru naik lebih tinggi,” tegas Prasetyo Edi Marsudi.

“Selama Covid-19 kita enggak bisa ngapa-ngapa nah, kita melihat yang namanya pemerintah daerah itu ada eksekutif adan legislatif. Kita (DPRD) melihat tunjangan eksekutif, dia bisa ke tengah masyarakat dengan gagahnya. Kita paling kecil diantara eksekutif, dinaikkan sedikit untuk kita membantu masyarakat. Apa yang diminta masyarakat kita bantu,” pungkas Prasetyo Edi Marsudi.

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD